Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com– Konsisten dalam mengawal transparansi penggunaan anggaran rakyat di lingkungan Provinsi Jawa Timur, LSM GARAD Indonesia kini telah menyoroti penganggaran jumbo di Dinas PU Bina Marga Jawa Timur periode Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis kritis terhadap dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan berdasarkan penyaringan data yang dilakukan, terdeteksi total pagu anggaran bersih dari 44 paket pengadaan yang terpublikasi mencapai angka fantastis, yakni Rp 90.005.352.248 (Sembilan Puluh Miliar Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
Berdasarkan hasil bedah anggaran yang dilakukan tim investigasi, ditemukan struktur belanja yang sangat timpang dan memicu pertanyaan besar terkait transparansi serta efisiensi keuangan publik di lingkungan Pemprov Jatim.
Dominasi E-Purchasing yang Ekstrem Mengikis Ruang Lelang Terbuka
Dari total anggaran Rp 90 Miliar tersebut, perputaran dana publik terbesar rupanya dikunci melalui metode E-Purchasing (e-Katalog) yang menyerap 81,42% anggaran atau senilai Rp 73.285.502.708.
Meskipun metode ini digadang-gadang sebagai langkah efisiensi e-government, besaran angka pada paket non-konstruksi fisik memicu tanda tanya publik. Sorotan utama tertuju pada:
Paket Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan: Menyedot anggaran tunggal terbesar senilai Rp 37,8 Miliar.
Baca juga: Dugaan Kejanggalan Paket Anggaran Rp500 Juta: MRD Desak DPMD Jatim Buka Dokumen Swakelola Tipe II
Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 : Sebesar Rp 10,8 Miliar.
Sewa Kendaraan Operasional Dinas : Nilainya mencapai Rp 7,6 Miliar.
"Metode E-Purchasing untuk angka puluhan miliar rupiah pada paket pemantauan dan sewa kendaraan operasional ini harus dibuka ke publik secara benderang. Siapa penyedia jasa yang ditunjuk? Jangan sampai mekanisme e-Katalog ini hanya dijadikan tameng administratif untuk menghindari lelang terbuka dan melegalkan praktik monopoli kroni tertentu," tegas Achmad Garad, Pimpinan MRD Grup, Rabu (4/11/2026).
Anggaran Outsourcing Miliaran dan Paket Penunjukan Langsung Berulang
Selain belanja e-Katalog jumbo, sorotan publik juga diarahkan pada pos pengadaan Jasa Tenaga Kerja Penyedia (Outsourcing) seperti Tenaga Kebersihan, Keamanan, Operator Komputer, dan Front Desk yang jika diakumulasikan menembus angka Rp 6,9 Miliar.
Baca juga: Diduga Bocorkan Data Pribadi dan Lakukan Pungutan Liar, MRD Resmi Somasi PDAM Surabaya
Tim investigasi juga menemukan adanya 8 paket bermetode Penunjukan Langsung (PL) dengan total nilai Rp 4,6 Miliar, yang didominasi oleh proyek Jasa Konsultansi Supervisi Jalan/Jembatan.
Salah satu kejanggalan administrasi yang ditemukan adalah adanya kemiripan pagu dan nama paket pada Supervisi RR Wilayah 2 yang muncul kembali di masa perubahan anggaran (PAPBD) dengan kode RUP baru.
"Kami bergerak atas dasar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Publik berhak tahu ke mana setiap rupiah uang pajak mereka dialokasikan. Kami tidak akan ragu membawa persoalan ini ke jalur sesuai aturan hukum yang berlaku atau melakukan aksi unjuk rasa jika dinas terkait bersikap defensif dan menutup-nutupi dokumen pendukung proyek-proyek ini," pungkas Achmad Garad. (Tim)
Editor : Redaksi