Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com— Calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PNI Merdeka Provinsi Jawa Timur, Slamet Pramono atau yang akrab disapa Cak Bram, menyampaikan sikap tegas menyikapi kabar perubahan pelaksanaan Kongres Jilid I PNI Merdeka yang semula dijadwalkan berlangsung pada 16–18 Agustus 2026 di Hotel Jayakarta, Bandung, Jawa Barat.
Informasi yang beredar menyebutkan agenda tersebut berpotensi diubah menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) atau dilaksanakan secara tertutup. Menanggapi hal itu, Cak Bram meminta setiap perubahan forum tertinggi organisasi tersebut harus memiliki dasar hukum dan dasar organisasi yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh kader.
MEMPERTAHANKAN MARWAH DAN ATURAN ORGANISASI
Hal itu disampaikan Cak Bram saat dikonfirmasi awak media pada Sabtu (15/8/2026). Menurut informasi yang diterimanya, perubahan agenda tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat/Sekretaris Jenderal DPP PNI Merdeka, Budiman, SKM., MM.Kes., melalui Bendahara Umum DPP PNI Merdeka, Iwan.
Cak Bram mempertanyakan secara tegas:
"Apa dasar perubahan Kongres Jilid I menjadi Kongres Luar Biasa atau kongres tertutup? Apakah mekanisme tersebut benar-benar diperbolehkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi PNI Merdeka? Jika memang ada dasar dan ketentuannya, silakan dibuka secara terang kepada seluruh kader."
Menurut Cak Bram, Kongres merupakan forum tertinggi dan paling menentukan arah perjalanan organisasi serta kepemimpinan partai. Oleh karena itu, pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi prinsip demokrasi, keterbukaan, musyawarah, serta kepatuhan penuh terhadap AD/ART dan ketentuan organisasi.
"Jangan sampai atas nama kepentingan organisasi, aturan organisasi justru diabaikan. Jika sebuah keputusan menyangkut forum tertinggi partai, maka prosesnya pun harus mengikuti aturan tertinggi yang berlaku di dalam organisasi."
TUNTUTAN PENJELASAN RESMI DARI DPP
Cak Bram meminta DPP PNI Merdeka memberikan penjelasan resmi secara tertulis mengenai:
- Status penyelenggaraan Kongres Jilid I
- Dasar hukum dan dasar organisasi perubahan agenda
- Kewenangan pihak yang mengambil keputusan perubahan
- Mekanisme penetapan peserta apabila benar akan dilaksanakan KLB atau forum tertutup
"Sikap ini bukan untuk mempertentangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Sebagai kader dan calon Ketua DPW PNI Merdeka Jawa Timur, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memastikan proses organisasi berjalan secara demokratis, transparan, konstitusional, dan dapat dipertanggungjawabkan."
JAWA TIMUR: TETAP TENANG, TETAP TEGAS
Cak Bram menegaskan bahwa penghormatan kepada pimpinan pusat tidak boleh berarti membenarkan setiap keputusan tanpa dasar yang sah.
"Kami menghormati DPP, tetapi penghormatan kepada pimpinan tidak berarti membenarkan setiap keputusan tanpa dasar. Dalam organisasi, semua pihak harus tunduk pada aturan. Bukan aturan yang tunduk pada kepentingan pihak tertentu."
Lebih lanjut, Cak Bram menyatakan akan mempelajari seluruh ketentuan organisasi dan meminta penjelasan resmi sebelum menentukan langkah hukum atau langkah organisasi berikutnya.
"Kami akan mengambil langkah-langkah secara terukur, tegas, dan tetap dalam koridor aturan organisasi. Bila diperlukan, kami akan menyampaikan sikap secara resmi kepada pihak-pihak yang berwenang. Yang kami perjuangkan bukan jabatan pribadi, melainkan marwah organisasi dan hak seluruh kader untuk mendapatkan proses yang adil, terbuka, dan demokratis."
Cak Bram juga mengimbau seluruh kader PNI Merdeka, khususnya se-Jawa Timur, agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menunggu penjelasan resmi dari DPP.
"PNI Merdeka harus menjadi rumah politik yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, demokrasi internal, serta kepastian aturan. Jangan jadikan Kongres sebagai ruang tertutup untuk mengambil keputusan yang menyangkut masa depan seluruh kader. Jika semuanya sudah sesuai aturan, tidak ada alasan untuk takut terbuka. Kami siap berdialog, siap bermusyawarah — tetapi kami juga siap berdiri tegak mempertahankan aturan organisasi!"
SIKAP RESMI DPW PNI MERDEKA JAWA TIMUR:
- Jawa Timur tetap tenang, tetapi tidak akan diam.
- Jawa Timur tetap solid, tetapi tidak akan kehilangan sikap.
- Jawa Timur menghormati organisasi, tetapi tetap berdiri membela hak kader.
Kami menuntut transparansi. Kami menunggu kebenaran. Kami menjaga marwah PNI Merdeka. (red)
Editor : Redaksi