Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan sejumlah pihak terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adil diketahui sempat membuat heboh publik beberapa waktu lalu ketika mengancam akan mengangkat senjata karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal itu berdasarkan video yang beredar, ketika Adil protes atas pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak ke daerah yang dia pimpin.
Protes itu dia lontarkan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman dalam acara Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Indonesia yang ditayangkan channel Diskominfotik Provinsi Riau beberapa waktu lalu.
Adil mengeklaim, produksi minyak Kepulauan Meranti terus meningkat. Hanya saja, DBH dari pemerintah pusat ke daerahnya semakin mengecil.
"Meranti itu daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak, termiskin, ekstrem lagi. Pertanyaan saya, bagaimana kami tidak miskin, uang kami tidak dikasih. Katanya pemerataan, seharusnya kami yang jadi prioritas," ujar Adil.
Kemudian, dengan emosi, Bupati Meranti pun mengatakan, sebaiknya daerah tersebut diserahkan saja ke negeri tetangga.
“Atau, bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kan, tak mungkin kan, ini menyangkut masalah meranti yang miskin ekstrem," ujarnya.
Sebetulnya, Lucky sudah menjelaskan kepada Adil tentang formulasi pembagian DBH yang sudah ditentukan dalam undang-undang.
Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) juga menyebutkan bahwa pembagiannya sudah diperluas ke daerah lain, tidak hanya dikembalikan ke daerah penghasil. Adil juga sempat menyebut orang-orang di Kemenkeu berisi iblis dan setan.
"Kemarin ada bupati yang marah-marahin kita, katanya di Kementerian Keuangan isinya bukan manusia," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kini, KPK menggelar OTT perdana di 2023. OTT kali ini digelar di Kabupaten Kepulauan Meranti dan turut menjaring Bupati Muhammad Adil.
"Benar, tadi malam (6/4/2023) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Beberapa pihak sudah ditangkap di antaranya Bupati," ungkap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Beritasatu. Jumat (7/4/2023).
Hanya saja, Ali belum menyampaikan soal siapa saja pihak lainnya yang diamankan KPK di luar Muhammad Adil dalam OTT kali ini.
Dia hanya memastikan, KPK bakal transparan dalam menyampaikan perkembangan dari OTT kali ini ke masyarakat.
"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," ungkap Ali.
Lembaga antikorupsi itu memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT kali ini. Status mereka bakal diumumkan KPK ketika konferensi pers resmi. (Mrd/BS)
