Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Menanggapi isu yang berkembang terkait adanya pergerakan rakyat yang akan menyampaikan aspirasi terhadap pimpinan daerah dianggap sebagai langkah politik, Lembaga swadaya masyarakat Gabungan rakyat demokrasi (Garad) angkat bicara.
Garad yang melekat pada sandangan nama Achmad Anugrah selaku pimpinan, menyesalkan atas pandangan tersebut.
"Kita akui, pimpinan daerah itu adalah sebuah jabatan politik yang dimana melalui Pemilihan umum oleh masyarakat, namun jika ada masyarakat yang bersuara apalagi menghimpun atas kekecewaan kinerja sang pemimpin, ya jangan dibilang itu sebagai langkah politik, bisa jadi masyarakat sudah sangat muak dan tidak ada jalan lain selain melakukan upaya turun di jalan yang dijamin oleh Undang-Undang." Ungkapnya serius. Selasa (26/08/2025).
Ia juga menyinggung pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dibalik penilaian pergerakan rakyat adalah langkah politik.
"Saya khawatirnya, justru mereka yang ber politik untuk mendapatkan simpatik kepada seorang pemimpin daerah yang mengarah pada kepentingan pribadi atau bisa jadi golongannya." Imbuhnya.
Ia juga membandingkan dengan hasil temuannya yakni atas dugaan penggunaan uang rakyat tanpa ada pertanggung jawaban yang jelas.
"Saya ada contoh kasus yang saat ini kami masih menunggu klarifikasi dalam penggunaan uang rakyat yang kami duga mengarah pada tindak pidana korupsi, sedangkan penggunaan uang rakyat tersebut didasari hasil keputusan dari sang pemimpin, apa iya ketika kita menuntut sang pimpinan untuk turun karena kami anggap tidak becus dalam bekerja yang beraviliasi merugikan keuangan rakyat, kami dianggap melakukan gerakan politik?." Urainya.
"Intinya, tidak ada asap kalau tidak ada api, jadi mari kita bersikap lebih bijak. Karena kepentingan rakyat adalah yang paling utama. Tidak perlu pakai ancam-ancaman, justru ini akan menimbulkan konflik yang sangat luas. Bisa jadi masyarakat malah tidak akan bisa terbendung untuk turun ke jalan." Pungkasnya. (red)
