Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Prihatin dengan kondisi personil yang mengelola Komisi Informasi Jawa Timur (KI Jatim). Dimana pegawainya hanya segelintir orang yang menangani pengaduan/pelaporan masyarakat se-Jawa Timur.

Hal itu berdasarkan penuturan narasumber yang tak mau identitasnya di publikasikan.

"Kami hanya beberapa orang saja yang menangani pengaduan/Pelaporan masyarakat." Ujarnya kepada media ini.

Ia juga mengatakan, bahwa sudah bersurat kepada Gubernur Jawa Timur ditembuskan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), namun hingga saat ini belum diketahui realisasinya.

"Terakhir, informasi yang kita dapat bahwa tidak adanya formasi pada sektor ini (KI)." Ungkapnya.

Maka dari itu, mereka meminta maaf kepada masyarakat khususnya para pengadu/pelapor yang mencari keadilan di Komisi Informasi.

"Ya kami minta maaf, karena keterbatasan kami." Pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Achmad Garad selaku pimpinan MRD Grup merasa prihatin. Mengingat Komisi Informasi adalah rumah bagi para pencari keadilan yang tercantum dalam Undang-Undang dalam hal penyeleseian sengketa informasi.

"Dalam Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peran Komisi Informasi ini sudah menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan." Ujarnya beberapa waktu yang lalu saat di kantor KI Jl Bandilan no 4 Waru Sidoarjo.

Saat itu, ia mengaku telah mengirimkan surat permohonan sengketa Informasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Jatim.

"Ya kami merasa prihatin dan yang pasti, ini bisa saja menjadi asumsi liar masyarakat bahwa Komisi Informasi ini seolah tak berfungsi atau kurang efektif. Mengingat tidak tepatnya waktu dalam menangani pengaduan masyarakat." Ungkapnya.

Berkaitan hal itu, Indah Wahyuni selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur (BKD Jatim) saat dikonfirmasi melalui nomor WhatsApp nya, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan jawaban. (red)