Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- PDIP melempar sindiran keras terhadap PSI dengan menyinggung partai kecil yang jadi penganggu. Sindiran itu berujung PSI menganggap PDIP sombong.
Sindiran PDIP ke PSI Saling sindir itu terjadi antara Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Anggota PSI Ade Armando.
Sindiran itu berawal dari Said menyinggung kontrak politik Ganjar Pranowo yang sempat dicuit oleh Ade Armando di akun Twitternya.
Said lantas menganggap Ade sebagai partai kecil pengganggu.
"Kalau partainya kecil mengganggu sesama yang kecil dia tidak jadi berita. Kalau mengganggu partai besar supaya masuk parlemen, selalu akan ganggu. Bukan hanya itu, ganggu Kaesang, habis itu soal kemudian kontrak politik Ganjar," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).
Said mengaku bingung ada isu kontrak politik Ganjar. Dia menyebut PDIP tidak mengenal kontrak politik seperti yang dicuitkan Ade Armando.
"Kita kebingungan, kita yang tahu prosesnya dan sebagainya tidak ada itu kontrak politik. Yang ada adalah bahkan Pak Ganjar sendiri menyampaikan 'Jar', ketika Pak Ganjar menceritakan itu, 'topi ini saya berikan sebagai bentuk bahwa ini sudah menjadi simbol nasional, kamu jangan pernah lupa bahwa tugas ini adalah tugas kerakyatan'. Kalau itu dinamakan kontrak politik, ya itulah petunjuk ibu ketua umum terhadap Ganjar," katanya.
Said mengatakan kontrak politik bukan karakter dari PDIP. Dia menyebut PDIP tak pernah mengatur Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal urusan penunjukan menteri.
"Tapi di-framing lagi ada kontrak politik, menteri strategis, itu bukan karakter PDIP selama ini. Ketika dengan Bapak Presiden Jokowi dua periode menterinya PDIP apa saja sih? Menkumham, Mendagri, Menpan RB, Mensos. Sehingga salah alamat," tuturnya.
Ade Sebut PDIP Sombong
Ade Armando merespons Ketua DPP PDIP Said Abdullah soal partai kecil pengganggu. Ade menilai sikap Said itu menunjukkan PDIP sombong.
"Ya itu kembali menunjukkan kesombongan PDIP," kata Ade kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).
Terkait cuitan isu kontrak itu, Ade mengaku hanya memposisikan diri sebagai relawan Ganjar. Menurutnya, relawan perlu mengetahui kebenaran tentang kontrak politik tersebut.
"Saya mengangkat isu kontrak politik itu karena saya adalah relawan yang berjuang memenangkan Ganjar," katanya.
"Suara Ganjar bisa cukup besar kan antara lain karena kerja relawan. Tapi kalau ternyata Ganjar cuma dimanfaatkan PDIP untuk kepentingan PDIP, tentu kami sebagai relawan perlu tahu," sambungnya.
Meski begitu, Ade menekankan pihaknya tetap akan tegak lurus kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). PSI mendukung tokoh yang didukung oleh Jokowi.
"PSI tegak lurus pada Jokowi," tuturnya.
Ade Armando sebelumnya mengungkap informasi adanya kontrak politik di balik PDIP memilih Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024.
Salah satu kontrak politik itu kata Ade, yakni PDIP mengatur posisi menteri jika Ganjar menang. Hal ini disampaikan Ade dalam akun Twitternya seperti dilihat, Senin (12/6/2023).
Ade meminta agar informasi yang didapatnya itu diklarifikasi. Ade berharap informasi ini salah.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," kata Ade dalam cuitannya.
Ade telah mengizinkan cuitannya untuk dikutip detikcom.
Ade Armando menjelaskan tujuan dirinya membuat cuitan itu untuk meminta klarifikasi dari petinggi PDIP. Ade mengaku mendengar informasi itu dari kalangan relawan.
"Jadi gini, justru saya menulis itu dalam rangka meminta adanya klarifikasi terutama dari pihak Pak Ganjar maupun dari PDIP, dalam hal ini pimpinan PDIP seperti Megawati atau barangkali Mas Hasto atau siapa lah, pimpinan lah ya," terang Ade.
"Karena ini beredar di kalangan relawan, saya sebagai relawan Ganjar merasa kesulitan karena ketika ditanya oleh relawan Ganjar kebenaran informasi ini, saya sulit untuk memastikan apakah informasi ini benar," imbuhnya. (Mrd/Detik)
