Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Merasa belum mendapatkan keseriusan dari Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, LSM MAPEKKAT bakal menggelar aksi didepan kantor Bank UMKM/BPR Jawa Timur guna mendapatkan kepastian hukum atas dugaan pemanfaatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Wiwin, panggilan akrab dari Setyo Winarto selaku koordinator LSM Masyarakat Peduli Keadilan Kesejahteraan & Transparancy (MAPEKKAT), kepada media ini mengatakan bahwa pertemuannya yang bertema audiensi dengan Biro Perekonomian dalam hal pembahasan selain dugaan pemanfaatan BUMD dalam hal ini BPR Jatim, namun mereka juga menyoroti terkait lulusnya Kartika H mantan Wakil Bupati Lamongan periode 2016-2021 menjadi salah satu Komisaris di Bank plat merah yang saham terbesarnya milik Pemprov Jatim tersebut.
"kasus yang kredit macet BPR Jatim dengan debitur Perumda Panglungan Jombang, bapak Aftabudin kurang menguasai materi, padahal dalam pengajuan ada beberapa cacat formil, tapi kok isok (bisa) cair?." Ujar Wiwin kepada media ini. Kamis malam (05/09/2024).
"Itu yang saya persoalkan, tapi bapak Kabiro masih akan koordinasi dengan bank BPR Jatim, makane saya jawab bahwa pertemuan ini belum ada kesepahaman materi." Lanjutnya.
Tak hanya itu, ia juga menyentil peran suami dari Kartika H yang pernah menjadi ketua tim relawan yang dinaungi mantan Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Lamongan.
"Komisaris sebuah bank minimal harus paham management bisnis selain perbankan, namun kedua ilmu exact diduga tidak dimiliki ibu Kartika. Selain itu dugaan peran suami selaku ketua JKSN Lamongan menguat mengingat ketua JKSN adalah ibu kofifah." Ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Biro Perekonomian Aftabuddin Rijaluzzaman saat dikonfirmasi media ini, mengatakan bahwa menurutnya pertemuan dalam hal audiensi dengan LSM MAPEKKAT yang digelar hari ini (05/09) dirasa berjalan dengan baik dan sesuai harapannya.
"Kita sama MAPEKKAT sudah saling klarifikasi, karena perlu klarifikasi ke BPR setelah itu kita ketemu lagi." Ujarnya.
Atas klarifikasi dari Kabiro Perekonomian tersebut, media ini menghubungi kembali kepada Wiwin guna mendapatkan informasi yang jelas dan tidak terkesan masih menjadi polemik.
"Saya kira kemarin kita ketemu dengan tujuan untuk tidak unras dulu yang kemudian lanjut bertemu audiensi dengan bapak Kabiro ada keterangan yang pas perihal pokok materi, namun pak Aftabudin masih koordinasi a,b,c yang rencananya ada pertemuan sesi ke dua."
"Saya masih menghargai itikad rekan-rekan untuk kami tidak ada aksi dulu, namun karena masih akan ada pertemuan sesi kedua, menunjukkan potensi P Kabiro terkesan mengulur waktu, tapi tetap masih saya hargai, namun kita rencana giat demo minggu depan."
"Tolong nanti dibantu menaikkan pemberitaan ini, dan mengawal aksi kami, karena biar tidak ada kesan di kawan-kawan yang dianggap berputar-putar kok masih ada pertemuan kedua dengan pihak Biro Perekonomian." Ungkapnya yang masih melalui pesan WhatsApp.
Namun saat ditanya target aksinya, melalui jaringan telpon Wiwin mengatakan bahwa akan menyeret semua yang terlibat dalam pelolosan mantan Wakil Bupati Lamongan menjadi komisaris Bank BUMD Jatim tersebut.
"Saya akan sampaikan melalui aksi nanti, siapa-siapa yang terlibat, termasuk kami juga menduga bahwa bukan hanya di BPR Jatim, namun di semua BUMD Jawa Timur kita menduga kuat banyak titipan yang mengisi jabatan-jabatan strategis, khususnya di Komisaris." Pungkasnya.
Sebelum berita ini diterbitkan, nampak keseriusan MAPEKKAT guna mengungkap persoalan tersebut dengan berencana menggelar aksi sesuai surat pemberitahuan yang diterima media ini, dimana akan digelar pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 dengan sebagai titik awal di Bundaran Grahadi dan Kantor BPR Jatim guna menyampaikan beberapa materi tuntutan sesuai dengan apa yang telah menjadi materi audiensi dengan Biro Perekonomian Setdaprov Jatim. (red)
