Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan (PDIP) Jakarta Pusat dan Jakarta Barat mendampingi 5 orang kadernya ke Polda Metro Jaya.

Mereka melaporkan dugaan penjebakan dan penipuan oleh seseorang bernama Anggiat BM Manalu, perihal gugatan ke PTUN soal surat keputusan (SK) PDIP yang dinilai melanggar aturan.

“Pendampingan pelaporan karena 5 kader itu memberi tanda tangannya di atas kertas kosong yang digunakan untuk menggugat keabsahan SK Kepengurusan DPP PDIP periode 2024-2025,” kata Triwiyono Susilo mewakili BBHAR DPC PDIP, seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (14/09/2024).

Triwiyono menyampaikan, nama-nama kelima orang tersebut adalah Jairi, Djupri, Manto, Sujoko, dan Suwari.

Pasal disangkakan terhadap terlapor yaitu tindak pidana fitnah yang diatur di Pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun.

Soal kronologis, Triwiyono mengatakan, kejadian itu berawal ketika 5 kader PDI Perjuangan tersebut bertemu dengan Anggiat BM Manalu di sebuah Posko Tim Pemenangan.

Di situ Anggiat BM Manalu meminta dukungan mereka soal demokrasi.

“Karena sepakat terkait hal-hal demokrasi, maka Jairi dan teman-temannya bersedia memberi dukungan,” ungkap Triwiyono.

“Pada saat itulah, Jairi dan kawan-kawan bersedia membubuhkan tanda tangan di atas kertas kosong,” imbuh dia.

Namun berdasarkan pengakuan Jairi dan kawan-kawannya, kata Triwiyono, mereka tidak tahu kertas putih kosong itu belakangan dijadikan sebagai surat kuasa gugatan.

"Dalam hal ini kami telah membawa alat bukti yang cukup dan laporan tersebut diterima di SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/5537/IX/2024/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 14 september 2024," tegas Triwiyono. (Mrd/L6)