Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com– Aliansi Warga Peduli Hukum (AWPH) Surabaya menggelar aksi protes didepan kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Timur pada Jumat (29/11/2024).
Dalam aksi tersebut, AWPH mendesak klarifikasi terkait dugaan keterlibatan Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Bendahara Umum DPP Partai Nasdem, dalam kasus yang menyeret nama Ivan Sugianto dan mencuatkan isu pencucian uang serta intervensi hukum.
AWPH menuding Sahroni memiliki kepentingan pribadi untuk melindungi kekayaannya yang diduga berasal dari praktik ilegal.
Selain menuntut permintaan maaf publik dari Sahroni atas dugaan penyalahgunaan wewenang, AWPH juga mengkritik keras sikap DPW Nasdem yang dianggap pasif dan bungkam terhadap kasus ini.
Ketidakhadiran DPW Nasdem disorot, Koordinator Lapangan (Koorlap) AWPH Surabaya Heru Suprijanto, melontarkan kritik tajam terhadap DPW Nasdem atas ketidakhadiran pengurus partai selama aksi berlangsung.
Menurutnya, sikap diam ini semakin memunculkan kecurigaan publik terhadap transparansi partai.
“Kami sangat kecewa. Tidak ada satu pun perwakilan pengurus Nasdem yang menemui kami. Ada apa dengan mereka? Apakah mereka sengaja bungkam karena tidak mampu menjawab tuntutan kami atau ada sesuatu yang disembunyikan? Ini patut dipertanyakan,” tegas Heru saat diwawancarai awak media.
Heru juga menyoroti peran Ahmad Sahroni dalam kasus yang menyeret Ivan Sugianto. Ia pun mempertanyakan relevansi Sahroni dengan kasus tersebut dan menyebut sikapnya menunjukkan ketidakseriusan dalam penegakan hukum.
“Apa kapasitas Ahmad Sahroni dalam kasus ini? Kalau memang tidak ada kaitan, mengapa takut untuk meminta kejelasan dugaan bisik kepentingan pribadi yang berpotensi ketakutan kekayaan saudara dari hasil money loundry secara tidak transparan? Jangan sampai publik merasa hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” lanjutnya dengan nada keras.
Desakan Sanksi untuk Kader Bermasalah Selain itu, Heru AWPH juga meminta Partai Nasdem mengambil langkah tegas terhadap saudara Ahmad Sahroni jika benar terbukti terlibat.
“Kami mengapresiasi kerja cepat aparat kepolisian, tapi bagaimana dengan partai? Apa langkah NasDem terhadap kadernya sendiri? Jika Sahroni terbukti terlibat, partai harus berani memberikan sanksi tegas, bahkan mengeluarkannya dari keanggotaan," kritik Heru dengan nada tajam.
"Diamnya, pengurus partai hanya memperkuat dugaan bahwa ada upaya melindungi orang-orang berduit,” tukasnya.
Integritas Partai Nasdem dipertanyakan, Heru juga menuding bahwa keterlibatan Sahroni dalam bisnis tertentu diduga berpotensi merugikan masyarakat.
“Jika dugaan ini benar, ini memalukan bagi partai sebesar Nasdem. Partai politik harus bertanggungjawab menjaga integritas kadernya, bukan malah melindungi mereka yang punya kepentingan pribadi,” ujarnya.
Aksi protes ini, menurut Heru, ini merupakan pengingat bagi partai politik memiliki tanggungjawab besar untuk transparan dan melindungi kepercayaan publik.
“Ketidakhadiran DPW Nasdem dan sikap bungkam mereka justru memperkuat kecurigaan adanya praktik tidak transparan. Partai sebesar Nasdem seharusnya menjadi contoh, bukan malah menimbulkan kekecewaan,” pungkasnya.
Saat awak media mencoba masuk kedalam kantor DPW Nasdem Jatim guna mempertanyakan terkait persoalan sesuai materi aksi hingga dugaan adanya pemberian semangat oleh oknum pengurus untuk aksi tersebut, namun patut disayangkan hingga berita ini ditayangkan pihak kantor DPW Nasdem Jatim belum ada yang memberikan klarifikasi. (Mm)
