Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Gelombang penolakan terhadap Undang-Undang (UU) TNI yang baru disahkan pada Kamis (20/3) masih berlanjut. Mahasiswa di Surabaya bakal kembali turun ke jalan bersama elemen masyarakat sipil dalam aksi bertajuk ‘Tolak UU TNI’.
Ketua BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur Aulia Thaariq Akbar menyatakan aksi tersebut akan digelar di depan Gedung Negara Grahadi pada hari ini Senin (24/3) pukul 14.00 WIB.
“Kami, mahasiswa, akan melebur bersama elemen-elemen sipil lainnya yang kemarin juga telah turun aksi,” kata Thaariq, Minggu (23/3).
Menurutnya, UU TNI yang baru disahkan membuka ruang bagi militer untuk kembali masuk ke ranah sipil dan berpotensi mengancam demokrasi.
Mereka tidak ingin Indonesia kembali ke masa orde baru, saat militer dominan di kehidupan sipil. Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang masih berada di Surabaya untuk bergabung dalam aksi tersebut.
“Kawan-kawan yang belum mudik atau yang masih di Surabaya, besok kita masifkan jalan-jalan sampai UU TNI dicabut. Siapapun boleh ikut, siapapun diundang,” ucapnya.
Aksi Tolak UU TNI akan mengusung delapan poin tuntutan:
1. Tolak Revisi UU TNI
2. Menolak perluasan peran TNI di ranah sipil
3. Menolak keterlibatan TNI di ranah siber
4. Bubarkan komando teritorial
5. Tarik seluruh militer dari tanah Papua
6. Kembalikan TNI ke barak
7. Revisi peradilan militer
8. Cabut TNI aktif dari jabatan sipil
Sebelumnya, Ratusan elemen masyarakat yang terdiri dari mahasiswa dan komunitas menggelar aksi Kamisan tolak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) TNI di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (20/3).
Aksi itu digelar saat apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Semeru 2025. Massa aksi tiba di depan Gedung Negara Grahadi sekitar pukul 13.33 WIB.
Mereka nampak membawa sejumlah poster yang bertuliskan Tolak RUU TNI, #Kembalikan TNI ke Barak, ada pula yang membawa spanduk bertuliskan RUU TNI Ndasmu.
Korlap Massa Aksi Zaldi Maulana menyampaikan aksi ini merupakan respon keserahan masyarakat atas disahkannya RUU TNI.
Menurutnya, pengesahan RUU TNI ini merupakan mimpi buruk bangsa Indonesia. Zaldi menilai seharusnya TNI ditugaskan untuk menjaga wilayah perbatasan, bukan ikut campur terkait jabatan-jabatan sipil.
“Tentunya perluasan tugas dari wewenang militer ini ya tentu menyalahi aturan yang itu yang kita tidak sepakati,” katanya. (rd/jpnn)
