Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Terkait dugaan penyalagunaan APBD Pemprov Jatim pada program One Pesantren One Product (OPOP) periode 2020-2024, LSM GARAD Indonesia akan segera melakukan aksi demo ke kantor Gubernur Jawa Timur jalan Pahlawan Surabaya.
Tak hanya aksi, rencananya pihak LSM GARAD akan menggandeng aktifis hingga tim hukum untuk melanjutkan ke proses tahap pengaduan kepada APH, karena dianggap perbuatan tersebut diduga telah dilakukan oleh pejabat tinggi Pemprov Jawa Timur.
"Saya akui, hal ini tidak bisa jika dikerjakan sendiri, mengingat berdasarkan fakta yang ada dari hasil investigasi, ini melibatkan kekuatan besar dan saling berkaitan." Ujar Achmad Garad. Senin (17/11/2025).
LSM GARAD yang terbentuk pada 2009 lalu ini yang juga dalam naungan MRD Grup, telah getol menyoroti program pemberdayaan pesantren tersebut sejak diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur pada tahun 2019 lalu.
"Insya Allah sesegera mungkin, saya masih konsolidasi kan kepada para aktivis dan pegiat anti korupsi lainnya, fokus kami pada dugaan penyalagunaan APBD, karena ini kan uang rakyat yang harus ada pertanggungjawaban secara jelas dan transparan." Pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, berdasarkan catatan media ini melalui Catatan Rakyat Demokrasi (CRD), ada beberapa kasus dugaan praktek KKN yang hingga kini masih dalam pantauan, tercatat dugaan praktek KKN Dinas Koperasi dan UKM Jatim masih menjadi puncak, disusul Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan atas dugaan penyewaan rumah negara yang menjadi rumah dinas hingga Sekdaprov yang diduga telah menyalagunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada program One Pesantren One Product periode 2020-2024 (OPOP) serta kelemahan pada aparatur penegak disiplin dalam hal ini Inspektorat.
Pada catatan ini, berdasarkan hasil investigasi baik secara tertutup maupun terbuka (surat menyurat), pihak-pihak ini diduga saling keterkaitan yang bermuara pada pucuk pimpinan dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (tim)
Editor : Redaksi
