Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Polemik penetapan status bencana nasional kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto resmi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Gugatan itu diajukan oleh seorang advokat, Arjana Bagaskara Solichin, pada Jumat, 5 Desember 2025.
Dan telah terdaftar dengan nomor perkara 415/G/TF/2025/PTUN.JKT. Langkah tersebut memantik perhatian nasional karena terkait langsung.
Dengan keputusan pemerintah yang hingga kini belum menetapkan banjir dan longsor besar di Sumatra sebagai bencana nasional, meski jumlah korban tercatat sangat besar.
Dalam dokumen gugatan yang diberitakan beberapa media.
Arjana menggugat empat pihak sekaligus Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, serta Kepala BNPB.
Penggugat menilai negara gagal memenuhi kewajiban dalam perlindungan warga karena tidak segera menaikkan status bencana.
Meski dampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tergolong meluas.
Berdasarkan laporan BNPB dan pemberitaan media nasional, banjir dan longsor yang terjadi sejak akhir November hingga awal Desember 2025 menimbulkan kerusakan besar.
Korban tewas dilaporkan mencapai ratusan jiwa, disertai warga hilang, luka-luka, dan pengungsian dalam skala besar.
Ribuan rumah rusak, sejumlah jembatan dan jalan nasional terputus, serta akses bantuan ke berbagai wilayah sempat terhambat karena longsor yang menutup jalur utama.
Arjana menilai kondisi tersebut sudah memenuhi syarat layak penetapan status “bencana nasional”.
Dalam petitumnya, ia meminta majelis hakim memerintahkan pemerintah agar menetapkan banjir dan longsor Sumatra sebagai bencana nasional.
Ia juga menilai terdapat potensi kelalaian pejabat negara dalam mitigasi dan perlindungan lingkungan.
Khususnya terkait kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan deforestasi yang diduga memperparah skala bencana.
Fakta mengenai deforestasi diperkuat oleh sejumlah laporan lingkungan yang dimuat media nasional sepanjang 2025.
Meski begitu, pemerintah melalui BNPB menyampaikan bahwa penetapan status bencana nasional tidak bersifat otomatis meski korban banyak.
BNPB menegaskan ada mekanisme kajian khusus yang harus dilalui sebelum keputusan diambil.
Hingga sekarang, BNPB menyebut status “bencana nasional” untuk Sumatra masih berada dalam tahap pembahasan.
Namun pemerintah menekankan bahwa penanganan yang dilakukan di lapangan sudah berada pada skala nasional.
Dengan pengerahan TNI, Polri, helikopter, serta distribusi logistik besar-besaran ke tiga provinsi terdampak.
Ketua MPR, Bambang Soesatyo, juga menyatakan dalam pemberitaan Tempo bahwa Presiden memiliki pertimbangan tertentu dalam.
Menentukan status bencana nasional dan pemerintah tetap mengikuti prosedur yang berlaku.
Meski demikian, gugatan ini tetap menjadi sorotan publik karena jarang ada warga yang langsung menggugat Presiden terkait kebijakan penanganan bencana.
Selain itu, fakta besarnya jumlah korban serta kerusakan lintas wilayah membuat keputusan pemerintah tidak menaikkan status bencana dipertanyakan secara luas.
Hingga artikel ini diturunkan, PTUN Jakarta belum mengeluarkan putusan atau agenda sidang lanjutan.
Pemerintah juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terbaru terkait kemungkinan peninjauan ulang status bencana.
Sementara itu, ribuan warga terdampak masih membutuhkan bantuan jangka panjang, terutama di wilayah yang infrastruktur dasarnya belum pulih sepenuhnya.
Kasus ini diperkirakan menjadi salah satu sengketa kebijakan publik terbesar pada awal pemerintahan Prabowo Subianto.
Sekaligus membuka ruang diskusi baru mengenai tata kelola bencana dan urgensi evaluasi lingkungan di kawasan rawan banjir di Sumatra. (rd/ps)
Editor : Redaksi
