Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani keputusan presiden (keppres) pemberhentian Khofifah Indar Parawansa dan Emil ...
Politik
Giliran Civitas Universitas Brawijaya Nyatakan Sikap Penegakan Hukum Dan Etika Demokrasi Jelang Pemilu 2024
Malang, mediarakyatdemokrasi.com- Giliran civitas akademika Universitas Brawijaya (UB) Malang menyampaikan sikap terkait penegakan hukum dan etika demokrasi di ...
MK Dan KPU Kena Sanksi Etik Soal Penerimaan Pencalonan Gibran, Ganjar : Apa Yang Dibanggakan Dengan Pemilu Ini
Bekasi, mediarakyatdemokrasi.com- Ganjar Pranowo menyinggung soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Ketua MK Anwar Usman ...
Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Memihak Capres, Gus Kampung Anggap Sebagai Matinya Demokrasi Dan Darurat Kenegarawanan
Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Pernyataan Jokowi yang memperbolehkan Presiden untuk berkampanye dan memihak salah satu Capres-Cawapres, mendapatkan ...
Gus Mudhlor Ikut Deklarasikan Prabowo-Gibran, Cak Imin Sebut Otomatis Keluar Dari PKB
Serang, mediarakyatdemokrasi.com- Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor otomatis ...
Breakingnews! Mahfud MD Mundur Dari Jabatan Menkopolhukam
Lampung, mediarakyatdemokrasi.com- Menko Polhukam Mahfud MD mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (31/1/2024). Hal itu ...
Buntut Dukung Prabowo Gibran, JAKA Minta Khofifah Mundur Dari Ketua IKA UA
Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Jaringan Arek Ksatria Airlangga (JAKA) menyayangkan sikap Ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA UA), Khofifah ...
Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Berkampanye Dan Memihak Jadi Sorotan Muhammadiyah, Berikut Pernyataan Lengkapnya
Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah angkat bicara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan presiden ...
.jpeg)
Sebanyak 11 Kepala Daerah Ajukan Uji Materiil Ke MK Terkait Pilkada
Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Sebanyak 11 kepala daerah mengajukan permohonan judicial review atau uji materiil Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) ...