Surabaya, mediarakaytdemokrasi.com- Kasus OTT KPK kepada kepala daerah di Provinsi Jawa Timur yang telah terjadi selama dua kali dalam kurun waktu hitungan bulan, setelah sebelumnya pada jelang akhir tahun 2025 lalu yang menimpa Bupati Ponorogo Sugiri Suncoko kini pada awal tahun 2026 Wali Kota Madiun Maidi, maka dalam hal ini, KPK juga perlu menelusuri adanya bantuan keuangan (Bankeu) yang dikucurkan oleh Pemprov Jatim dengan menggunakan APBD.
Rentetan operasi senyap KPK di Jawa Timur menorehkan catatan kelam bagi dua daerah. Akhir 2025 menjadi titik jatuh Bupati Ponorogo, disusul awal 2026 yang menyeret Wali Kota Madiun dalam pusaran perkara korupsi.
OTT di Ponorogo membuka tabir dugaan praktik suap dalam pengurusan jabatan dan proyek daerah. Sang bupati yang sebelumnya aktif menyapa publik, tiba-tiba harus berhadapan dengan penyidik di Gedung Merah Putih KPK.
Pada akhir 2025, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terjaring OTT KPK pada Jumat (7/11/2025) dalam dugaan kasus korupsi mutasi dan pengurusan jabatan, serta proyek di lingkungan Pemkab.
Kasus OTT tersebut kemudian berlanjut dengan pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Beberapa bulan berselang, Kota Madiun mengalami guncangan serupa.
KPK mengamankan wali kota beserta sejumlah pihak lain, membuat dua kepala daerah di Jatim berturut-turut masuk radar penegak hukum.
OTT di Kota Madiun ini berlangsung Senin (19/1/2026). Saat ini sudah ada 9 orang termasuk Maidi yang dibawa ke Jakarta.
OTT Bupati Ponorogo: Akhir 2025
Pada Jumat (7/11/2025) malam, KPK bergerak cepat menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Ponorogo.
"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto saat dikonfirmasi Sugiri Sancoko salah satu pihak yang terjerat OTT.
Sugiri bersama sejumlah pihak lainnya kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan oleh penyidik KPK. Dalam OTT ini, KPK diduga menyita sejumlah uang tunai sebagai bukti dan mengamankan total 13 orang, termasuk Sugiri dan pejabat terkait.
Setelah OTT, pihak penyidik melakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih.
"Tujuh orang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo, Sabtu (8/11/2025).
OTT Wali Kota Madiun: Awal 2026
Pada Senin (19/1/2026), KPK kembali melakukan OTT yang menyasar kepala daerah di Kota Madiun.
Tim KPK menangkap 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun Maidi, dalam operasi yang masih dalam tahap penyelidikan tertutup.
"Benar, hari ini Senin (19/1), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur," kata Jubir KPK Budi Prasetyo pada hari yang sama.
Dalam OTT itu, tim juga menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti yang kini masih dalam proses penyelidikan penyidik.
"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah," ujar Budi Prasetyo menambahkan.
Dari 15 yang diamankan, sembilan orang langsung dibawa ke Jakarta. Para pihak yang diamankan, termasuk Maidi, hingga kini masih berstatus sebagai terperiksa dan KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Atas dua peristiwa tersebut, KPK nantinya diharapkan juga menelusuri aliran dana yang berasal dari APBD Pemprov Jatim, karena tidak menutup kemungkinan ada transaksional yang dinilai tidak wajar dari pejabat yang ada di lingkungan Pemprov Jatim. (red)
Editor : Redaksi