Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com– Langkah hukum Media Rakyat Demokrasi (MRD) untuk membela hak masyarakat atas keterbukaan informasi dan keadilan proses hukum terus berlanjut.
Hal itu diketahui saat MRD mengetahui telah menerima panggilan resmi sidang Perlawanan/Banding atas Penetapan Penyataan Gugatan Tidak Dapat Diterima dengan nomor perkara 120/G/2026/PTUN.SBY, yang akan digelar pada Senin, 27 Juli 2026 pukul 13.00 WIB. Melalui email PTUN Surabaya.
Pimpinan MRD, Achmad Anugrah menyambut baik adanya jadwal sidang ini, karena ini adalah kesempatan untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya:
“Kami sudah menyerahkan perbaikan gugatan secara resmi dengan bukti tanda terima yang sah, namun belum dimutakhirkan di sistem. Ini bukan kesalahan kami, melainkan hal teknis yang seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menutup jalur pemeriksaan pokok perkara. Kami siap buktikan di persidangan bahwa kami telah menaati seluruh petunjuk yang diberikan.” Ujar yang akrab dipanggil Garad ini di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jatim saat setelah menyerahkan surat laporan dugaan mal administrasi PPID Utama Pemprov Jatim. Jum'at (17/7/2026).
Selain itu, ia juga akan menegaskan kembali dasar hukum yang kuat yakni putusan Komisi Informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan, yang tidak perlu ditempuh upaya administrasi lagi untuk mengajukan gugatan ke PTUN.
“Kami tidak mencari jalan pintas, kami hanya meminta proses yang adil dan sesuai hukum. Jika bukti fisik sudah ada, seharusnya sistem mengikuti, bukan sebaliknya. Kami yakin hakim tingkat banding akan melihat fakta dan bukti dengan jernih,” tegas Garad.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi proses ini, karena ini bukan hanya soal satu perkara, melainkan soal bagaimana akses keadilan dan transparansi uang rakyat diperlakukan. (red/bersambung)
Editor : Redaksi