Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Meranti tidak merealisasikan sepenuhnya dana transfer daerah pemerintah pusat kepada masyarakat.
Hingga 15 Desember 2022, dananya bahkan masih tersisa ratusan miliar.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, realisasi belanja APBD Kabupaten Meranti hingga 15 Desember 2022 baru mencapai 63,76% dari Rp 1,4 triliun.
Padahal dana transfer ke daerah yang disalurkan telah mencapai 94,76%. Sisanya mengendap di bank.
"Jadi kita bicara TKD-nya, kita juga mendorong Pemda di daerah bisa benar-benar melakukan belanja, pembangunan, melakukan program-programnya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Senin (19/12/2022).
Khusus untuk pembayaran DBH migas untuk Kabupaten Meranti, Luky mengatakan, pemerintah bahkan telah membayarkan hingga 105% karena harga minyak mentah juga tengah naik.
"DBH total itu di anggaran Meranti Rp 108 miliar yang sudah direalisasikan itu Rp 208 miliar. Ini kan realisasi 2022. Untuk yang Rp 700 miliar itu makanya yang kami tanya datanya itu," ujar Luky.
Realisasi belanja sangat dibutuhkan, baik dalam bentuk langsung (bantuan sosial) maupun melalui berbagai program kerja seperti pembangunan infrastruktur dasar dan lainnya.
Hal ini dapat membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ekstrem di Meranti.
Data ini diungkap setelah Bupati Meranti Muhammad Adil mengkritisi semakin minimnya dana bagi hasil (DBH) migas yang diterima di daerah tersebut setelah produksi migas di daerah itu terus naik hingga menyebut Kemenkeu hanya berisi setan atau iblis saja.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menambahkan, dengan catatan ini pemerintah daerah harus mengoptimalkan belanjanya untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerahnya, termasuk di Meranti.
"Belanja harus maksimal, jangan sampai uangnya ada tetapi belanjanya tidak jalan, ya sama aja. Ngapain uang besar-besar kalau tidak jalan belanjanya," ujarnya.
Menurut Agus, anggaran di daerah tak melulu hanya bicara tentang dana transfer ke daerah (TKD) yang diberikan pemerintah, seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dana desa, maupun DBH, tetapi juga tentang realisasi belanja.
Rendahnya belanja suatu daerah itu kata dia malah akan menyulitkan daerahnya berkembang dan menghambat penciptaan kesejahteraan pada masyarakat.
Karenanya, Agus mendorong untuk daerah bisa memanfaatkan belanja APBD dengan optimal.
"Belanja juga tidak kalah penting, kami dari Kemendagri beserta Kemenkeu terus berupaya turun ke lapangan melakukan asistensi dan pembinaan pengawasan untuk mendorong belanja ini biar maksimal," katanya. (Mrd/CNBCIndonesia)
