Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memberikan peringatan bagi 120 instansi pusat dan daerah terkait pendataan non-ASN.

Sebanyak 120 instansi belum melengkapi surat peryataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk data non-ASN, baik honorer K2 maupun non-K2.

Bima mengatakan sesuai hasil pendataan non-ASN per 30 November 2022, jumlah honorer mencapai 2.360.673 orang.

Dari jumlah tersebut terdapat 120 instansi yang belum menyampaikan SPTJM sejumlah 543.273.

"Jika data honorer di 120 instansi ini tidak segera dilengkapi SPTJM sampai 31 Maret 2023, maka dianggap tidak memiliki tenaga non-ASN lagi," kata Bima kepada JPNN.com, Jumat (17/3).

Adapun 120 instansi pusat dan daerah yang belum melampirkan SPTJM untuk data honorernya adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

2. Kementerian Dalam Negeri

3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

4. Kementerian Agama

5 . Kementerian Ketenagakerjaan

6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

7. Kementerian Perindustrian

8. Kementerian Sekretariat Negara

9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

10. Badan Pengawas Tenaga Nuklir

11. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

12. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

13. Pemerintah Kab. Pekalongan

14. Pemerintah Kab. Sidoarjo

15. Pemerintah Kab. Bondowoso

16. Pemerintah Kab. Madiun

17. Pemerintah Kota Surabaya

18. Pemerintah Kota Probolinggo

19. Pemerintah Kab. Purwakarta

20. Pemerintah Kab. Garut

21. Pemerintah Kab. Pandeglang

22. Pemerintah Kab. Poso

23. Pemerintah Kab. Tolitoli

24. Pemerintah Kab. Banggai

25. Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan

26. Pemerintah Kota Palu

27. Pemerintah Kab. Tana Toraja

28. Pemerintah Kab. Bulukumba

29. Pemerintah Kab. Takalar

30. Pemerintah Kab. Barru

31. Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang

32. Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan

33. Pemerintah Kota Makassar

34. Pemerintah Kab. Muna

35. Pemerintah Kab. Konawe Selatan

36. Pemerintah Kab. Kolaka Utara

37. Pemerintah Kab. Buton Utara

38. Pemerintah Kab. Konawe Utara

39. Pemerintah Kab. Muna Barat

40. Pemerintah Provinsi Maluku

41. Pemerintah Kab. Maluku Tengah

42. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara

43. Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat

44. Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya

45. Pemerintah Kab. Mamuju

46. Pemerintah Kab. Mamasa

47. Pemerintah Kab. Majene

48. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta

49. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

50. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara

51. Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan

52. Pemerintah Kab. Asahan

53. Pemerintah Kab. Mandailing Natal

54. Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan

55. Pemerintah Kab. Padang Lawas

56. Pemerintah Kab. Batubara

57. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan

58. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara

59. Pemerintah Kab. Nias Barat

60. Pemerintah Kab. Nias Utara

61. Pemerintah Kota Pematangsiantar

62. Pemerintah Kota Gunung Sitoli

63. Pemerintah Provinsi Jambi

64. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat

65. Pemerintah Kab. Merangin

66. Pemerintah Kab. Kerinci

67. Pemerintah Kota Jambi

68. Pemerintah Kota Prabumulih

69. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara

70. Pemerintah Kab. Seluma

71. Pemerintah Kab. Kapuas

72. Pemerintah Kab. Pulang Pisau

73. Pemerintah Kab. Kotabaru

74. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

75. Pemerintah Provinsi Papua

76. Pemerintah Kab. Jayapura

77. Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen

78. Pemerintah Kab. Jayawijaya

79. Pemerintah Kab. Nabire

80. Pemerintah Kab. Puncak Jaya

81. Pemerintah Kab. Paniai

82. Pemerintah Kab. Mappi

83. Pemerintah Kab. Asmat

84. Pemerintah Kab. Tolikara

85. Pemerintah Kab. Sarmi

86. Pemerintah Kab. Waropen

87. Pemerintah Kab. Supiori

88. Pemerintah Kab. Yalimo

89. Pemerintah Kab. Nduga

90. Pemerintah Kab. Puncak

91. Pemerintah Kota Jayapura

92. Pemerintah Provinsi NTB

93. Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara

94. Pemerintah Kab. Sikka

95. Pemerintah Kab. Sumba Barat

96. Pemerintah Kab. Rote Ndao

97. Pemerintah Kab. Sumba Tengah

98. Pemerintah Kota Kupang

99. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

100. Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

101. Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara

102. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur

103. Pemerintah Provinsi Gorontalo

104. Pemerintah Kota Gorontalo

105. Pemerintah Kab. Halmahera Barat

106. Pemerintah Kab. Indragiri Hulu

107. Pemerintah Kab. Siak

108. Pemerintah Kab. Solok 109. Pemerintah Kab. Kep. Mentawai

110. Pemerintah Kab. Aceh Tenggara

111. Pemerintah Kab. Aceh Tamiang

112. Pemerintah Provinsi Papua Barat

113. Pemerintah Kab. Sorong

114. Pemerintah Kab. Raja Ampat

115. Pemerintah Kab. Teluk Wondama

116. Pemerintah Kab. Kaimana

117. Pemerintah Kab. Tambrauw

118. Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak

119. Pemerintah Kab. Manokwari Selatan

120. Pemerintah Kota Sorong. 

(Mrd/JPNN)