Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Pengerjaan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan uang rakyat yakni APBD/APBN seharusnya dapat dikerjakan oleh vendor yang sifatnya secara umum yang pastinya berkompeten di bidangnya.
Namun ada yang menarik perhatian, ketika adanya gunjingan dari para pengusaha dibidang even organizer (EO) dalam hal ini mulai dari persewaan alat pesta hingga sound sistem bahkan catering (penyedia makanan) bahwa untuk pengerjaan EO di lingkungan Pemprov Jatim diduga dikuasai oleh hanya satu nama saja atau semacam monopoli.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh narasumber kepada media ini, selaku pengusaha persewaan terop yang namanya tak mau dipublis mengatakan bahwa usahanya saat ini tampak lesu, karena sudah tak terpakai oleh pihak Pemprov Jatim.
Dengan dalih bahwa hal itu dikarenakan harus berkoordinasi dulu dengan mengatasnamakan ber inisial Hlm.
"Harus mendapatkan izin dari dia dulu (Hlm)." Ujar Narasumber yang mengaku sebelumnya sebagai rekanan tetap di beberapa OPD Pemprov Jatim tersebut.
Hlm menurutnya sebagai penguasa pengerjaan Event Organizer (EO) dilingkungan Pemprov Jatim yang disingkat CE.
"Ya kalau saya diarahkan kesitu, buat apa. Ya mendingan saya tidak ambil saja. Saya juga bingung sih, memang dia ini (Hlm) kapasitasnya apa? Orang Dinas atau apa. Kok harus ke dia dulu." Tambahnya.
Berbekal informasi tersebut, media ini menelusuri siapakah Hlm yang dianggap pemilik CE, dan dari berbagai sumber di lingkungan Pemprov Jatim.
Hlm diduga kuat adalah bernama Helmi selaku pemilik atau pengelolah Cita Entertainment.
"Event besar Pemprov Jatim bahkan waktu itu ada giatnya Presiden yang terdokumentasi juga vidionya Ter watermark logo CE nya, kalau tidak salah waktu Presiden Jokowidodo bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansah meresmikan sumber mata air Umbulan di Pasuruan. Kami juga tidak tau kapasitasnya apa, kok bisa masuk di Vidio resminya Presiden." Ungkap sumber yang juga tak mau disebutkan namanya ini.
"Waktu itu, kami juga dipertanyakan dari berbagai kalangan termasuk media cetak dan online yang diluar Pokja, apa kapasitasnya, karena mengundang kecemburuan. Ya kami jawab saja tidak tau dan supaya mereka konfirmasi langsung ke yang bersangkutan atau ke Gubernur." Pungkasnya.
Bahkan, berdasarkan sumber lain yang juga sebagai pengusaha EO, menuturkan bahwa pada sekitar tahun 2020 lalu. Terdapat pengusaha EO juga sampai bunuh diri karena diduga mengalami depresi karena sepi orderan.
"Beritanya ramai kok mas, coba dicek aja di Google. Kasihan sebenarnya." Ungkapnya.
Berdasarkan sumber-sumber yang ada, media ini akan terus melakukan investigasi lanjutan. Guna mencari kebenaran atas dugaan monopoli tersebut. (bersambung)
