..
Mahfud MD Sindir Banyak Peserta Pilpres 2024 Yang Jarang Masuk Kantor Karena Sibuk Kampanye

Mahfud MD Sindir Banyak Peserta Pilpres 2024 Yang Jarang Masuk Kantor Karena Sibuk Kampanye

Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud Md menyindir banyak peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang masih menjabat di pemerintahan yang jarang masuk kantor karena terus-terusan kampanye di hari kerja.

Meski begitu, dia tidak merinci pejabat yang dia maksud. Namun, Mahfud menyebut fakta itu mudah ditemukan bahkan di koran.

"Ya kamu baca di koran aja lah. Tiap hari itu ada di koran. Ada di sana ada di situ. Menerima deklarasi, menerima ini itu. Tiap hari ada di luar kantor kan," kata Mahfud di Rumah Aspirasi Ganjar -Mahfud, Jalan Diponegoro 72, Jakarta Pusat pada Selasa (19/12/2023).

Kendati tak lugas menampik sindiran itu dia tujukan untuk pasangan capres atau cawapres lain, menurutnya hal itu juga berlaku bagi anggota partai yang jadi kepala daerah hingga menteri.

"Siapa aja, kan banyak. Ada anggota, ketua partai yang jadi menteri kan banyak tuh. Kok malah tanya saya. Kan banyak yang jadi menteri, kepala daerah, jadi apa semuanya kan berjalan kemana mana. Kok boleh," ujarnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) ini menyampaikan, meski juga merupakan salah satu peserta Pemilu, dia tetap masuk kerja dan melakukan kampanye di luar jam kerja.

"Makanya saya juga kalau melakukan kaya gini nih oh ya orang lain juga melakukan, saya sih di luar jam kerja ini," kata dia.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan proses pemerintahan tak terganggu, meski masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pada Selasa (28/11/2023).

Ari mengatakan bahwa para menteri yang maju dalam Pemilu 2024 masih bekerja seperti biasa.

"Proses pemerintahan tetap berjalan, hari ini saja ada rapat internal, saya kira menteri-menteri menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing seperti biasa," kata Ari kepada wartawan, Selasa (28/11/2023). (Ag/L6)

Sebelumnya Soal Rohingya, Begini Solusi Dari Ganjar Pranowo
Selanjutnya Jokowi Terbitkan Keppres Baru Soal KPK, Jabatan Dewas Dan Pimpinan Berakhir 20 Desember 2024