Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Perilaku atau budaya saling lempar tanggung jawaban kinerja yang di duga dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas penandatanganan Surat Keputusan terkait tunjangan rumah anggota dan pimpinan DPRD Jatim yang saat menjadi sorotan atas dampak dari kemarahan rakyat bulan lalu, nampaknya bakal dikaitkan dengan perilaku jajarannya yang diketahui saat ini adalah Sekertaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Diketahui, peristiwa aksi demo brutal pada tanggal 25-30 Agustus 2025 di Jawa Timur telah mendapati kerusakan paling parah dan kerugian mencapai ratusan miliar dari daerah lain di wilayah Indonesia. Karena yang tampak mendapati kerusakan paling parah mulai dari Fasilitas Umum hingga bangunan Cagar Budaya yang nilainya tidak dapat diperkirakan dengan nominal uang.
Mengingat, kerusakan dapat menimbulkan hilangnya nilai historis dari suatu peristiwa yang merupakan dari sejarah Bangsa Indonesia.
Atas peristiwa tersebut, dua lembaga atau badan yang memiliki fungsi sebagai pengawas dan pencegahan terutama Bakesbangpol kini menjadi sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat, yang antaralain dari pemerhati, media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Terutama Bakesbangpol, yang seharusnya secara tupoksi lebih intens dalam pencegahan, tapi malah kebobolan, bukan menyalahkan 100 persen, namun setidaknya dapat melakukan upaya pencegahan. Jangan hanya sekedar menjadi penonton saja, lalu melakukan tindakan usai adanya kejadian. Tros fungsi pencegahannya mana?." Ujar Achmad Garad pimpinan MRD Grup. Kamis (18/09/2025).
Tak hanya menyoroti itu, Garad juga menyoroti dugaan lempar tanggung jawab yang dilakukan oleh Gubernur Khofifah atas penetapan Surat Keputusan terkait tunjangan perumahan anggota dan pimpinan DPRD Jatim yang terkesan kabur dari tanggung jawab.
"Seharusnya Gubernur Jatim mempertanggung jawabkan, bukan terkesan kabur dan melemparkan kesana-sini, karena SK itu kan sebagai dasar pelaksanaan pemberian anggaran dengan besaran nilai yang sudah ditetapkan."
"Jangan sampai, setelah ada kegaduhan beliau (Gubernur Khofifah) terkesan kabur dan lempar tanggung jawab, ini sangat tidak cocok dengan apa yang dilihat saat ini, yang seolah ber integritas dan tegas, tapi melempem saat ada persoalan." Imbuhnya.
Mendasari hal itu, ia juga telah melakukan koordinasi dengan control sosial lain. Sesuai yang disampaikan beberapa waktu lalu.
"Ini masih dalam kajian, Insya Allah kita akan lakukan beberapa upaya, jika ada kaitan hukum ya kita akan lakukan upaya hukum, termasuk jika harus melakukan demo akan segera kita lakukan. Atau kedua-duanya kami siap, tunggu aja." Pungkasnya.
Mendasari hal itu, terkait sorotan tajam ke Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, media berupaya mengkomunikasi Nurul Ansori selaku Sekertaris, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan klarifikasi. (tim)
