Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Menindaklanjuti terkait sistem penerapan reformasi birokrasi yang sempat diberitakan di media ini beberapa waktu yang lalu dengan judul "Birokrasi Pertemanan, Kalau Gak Berteman Siapa Elu?".
Media Rakyat Demokrasi akan berencana menggelar diskusi publik, guna mencari solusi yang terbaik untuk kemaslahatan umat.
Hal itu diketahui, dalam rilisan tersebut, juga sempat diunggah di www.gabunganrakyatdemokrasi.blogspot.com yang juga turut mengunggah dengan judul "Catatan Rakyat Demokrasi, Hampir 80% OPD/Badan Publik Di Prov.Jawa Timur Diduga Memakai Sistem Birokrasi Pertemanan, Yang Tak Berteman Tak Terlayani?" Tampaknya sangat diperlukan sebagai bentuk masukkan sekaligus kritikan kepada Gubernur Jawa Timur.
Menurut Achmad Anugrah selaku Direktur MRD, dirinya mengaku telah menyusun materi yang rencananya sebagai bahan diskusi publik tersebut.
"Kebetulan, saya turun sendiri dilapangan, jadi materinya sudah ada, tinggal lobi-lobi siapa yang pas jadi narasumber." Ujarnya dalam story wa.
Diketahui sebelumnya, ia mengaku merasa kecewa dengan sistem pelayanan di beberapa OPD yang ada di Provinsi Jawa Timur, terkait lamanya balasan surat yang ia kirim, bahkan menurutnya lagi, hampir rata-rata tak menjawab.
"Kalau saya presentasikan, ya hampir 80% tak menjawab, kalaupun dijawab harus didatangi dulu, itupun gak langsung mendapatkan jawaban, masih menunggu lagi," Ungkapnya.
"Malah ada lagi yang bikin bingung, dimana kita kirim surat pengaduan kepada Gubernur Jawa Timur, atas perilaku OPD yang menurut dugaan kami telah melanggar aturan, tapi saat kita konfirmasi ke bagian surat lah kok disposisi suratnya ke OPD yang kita adukan, kan aneh ini, lah kalau kayak gitu, buat apa kita mengadu?, Alhasil hingga saat ini pun surat pengaduan saya gak mendapatkan balasan sama sekali." Imbuh dan keluhnya.
Maka dari itu, ia berharap dengan dilakukannya acara diskusi publik, nantinya dapat sebagai penawaran solusi, masukkan dan kritikan atas persoalan tersebut kepada Gubernur Jawa Timur atas kinerja OPD nya, karena diyakini hal itu bisa jadi yang dirasakan oleh masyarakat secara umumnya. Khususnya di daerah-daerah yang tak terjangkau dan minim fasilitas. (Tim/Yyk)
