Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Nilai pekerjaan pembenahan lindung tebing Kali Jagir Surabaya yang dikerjakan oleh PT Sri Perdana melalui tender umum dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Jasa Tirta 1 akhirnya dapat diakses oleh publik.
Setelah media ini berusaha untuk menggali informasi melalui berbagai tahapan baik secara investigasi dilapangan hingga surat resmi, akhirnya PT Jasa Tirta 1 membuka akses melalui website resminya.
"Sebelumnya, sudah kami akses sejak tahun 2021-2024, tapi tidak ditemukan. Namun sejak kami kritisi bahkan setelah kami lakukan pengaduan ke Menteri BUMN, akhirnya dapat di akses dan pekerjaan tersebut dibuka melalui tender umum senilai harga perkiraan Rp968.132.010, dan dimenangkan oleh PT Sri Perdana dengan nilai penawaran RP790.000.000." Ujar Achmad Garad saat dilokasi. Senin sore (02/09/2024).
Namun, menurutnya pihak Jasa Tirta 1 tidak memberikan penjelasan detail waktu dimulai pekerjaan hingga selesainya pekerjaan.
"Kalau yang ditempel di pintu seng, itu tertulis tanggal 06 Juni 2024-19 Agustus 2024. Cuman seperti yang kita lihat sekarang (hari ini red), pekerjaan tersebut masih berlangsung." Ungkapnya.
Sebagaimana yang diberitakan, terkait proyek tersebut menurut PT Jasa Tirta 1 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sehingga tidak ada petunjuk tekhnis untuk menggunakan papan proyek.
"Namun, pada jawaban yang saya terima melalui email, mereka mengedepankan UU KIP. Justru menurut saya, ini ada yang dilanggar dari UU tersebut." Ujarnya.
Menurutnya, jika PT Jasa Tirta 1 mengedepankan asas keterbukaan informasi publik, seharusnya perusahaan plat merah tersebut harus merincikan secara detail pekerjaannya.
"Pertama yang perlu ditampilkan anggaran darimana, kedua ketepatan waktu pekerjaannya harus jelas. Karena bagaimanapun sesuai UU BUMN, mereka jelas mengakui jika PT Jasa Tirta 1 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang keberadaan saham terbesarnya adalah negara, yang otomatis permodalannya menggunakan dana APBN. Tapi mereka seolah eksklusif dan seolah berdiri sendiri." Ungkapnya lagi.
Terakhir, kata dia melalui Kementerian BUMN, ia berharap ada peninjauan atas penggunaan anggaran PT Jasa Tirta 1.
"Apakah sudah sesuai dengan apa yang telah dilaporkan apa tidak, kedua kalau memang ada kecurangan pengelolaan perusahaan, Kementerian BUMN bisa melakukan upaya hukum, seperti yang sudah-sudah." Pungkasnya.
Diberitakan melalui saluran media lain, terkait penurunan anggaran untuk Kementerian BUMN pada tahun 2025, sempat menjadikan protes oleh Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 66 miliar untuk tahun depan.
Hal tersebut karena anggaran tahun depan mengalami telah mengalami penurunan dan tidak sebanding dengan kinerja kementerian.
Erick menjelaskan, anggaran tahun 2024 dipatok Rp 284 miliar. Anggaran ini telah mengalami penyesuaian anggaran atau pengurangan dari mulanya Rp 308 miliar.
Sementara, anggaran tahun 2025 rencananya Rp 277 miliar atau lebih rendah lagi dari tahun 2024.
"Kita juga tetap berharap karena untuk pagu anggaran 2025 kita berharap dari Komisi VI mendorong kembali, dan kami juga dari Kementerian BUMN akan coba berkomunikasi kepada menteri keuangan di mana pagu adjustment tahun 2024 itu Rp 284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 hanya Rp 277 miliar," katanya di Komisi VI Jakarta, Senin (2/9/2024).
Dia mengatakan, hal itu tak sepadan dengan prestasi yang telah diraih. Oleh karena itu, ia berharap adanya tambahan anggaran Rp 66 miliar.
"Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini. Kami berharap tentu ada usulan tambahan sekitar Rp 66 miliar, sehingga kurang lebih angkanya menjadi Rp 344 miliar karena tidak lain dari angka Rp 66 miliar juga memang sangat terlalu kecil dibandingkan prestasi yang memang Komisi VI sudah dorong kepada kami," paparnya.
Kembali, Erick Thohir meminta dukungan kepada Komisi VI untuk mendapat tambahan anggaran tersebut.
"Kita berharap pada bulan Oktober ini mungkin ada tanggapan, saya dengar hari ada rapat banggar yang akan mendiskusikan, kembali mohon dukungannya agar bisa terlaksana," ujarnya. (Mrd/Det)
