Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Dilantiknya kepala daerah terpilih pada tanggal 20 Februari 2025 kemarin, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa dan wakil Emil Dardak, muncul desas-desus akan adanya gerakan untuk mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kembali kasus yang diduga melibatkan sang Gubernur pada periode pertama kepemimpinannya tersebut.

Berdasarkan sumber kepada media ini, gerakan tersebut masih dalam tahap penghimpunan massa untuk melakukan aksi damai yang direncanakan akan dilakukan di 3 (tiga) titik lokasi aksi.

"Kita berencana untuk melakukan longmarch, mulai dari Kantor Sekdaprov, DPRD Jatim hingga Grahadi." Ujar sumber yang namanya minta dirahasiakan. Jum'at (21/2/2025).

Sumber mengaku, masih dalam rangka melakukan pengumpulan data hingga penggalangan massa yang rencananya dimaksimalkan dalam pergerakan.

"Banyak kasus dugaan korupsi pada periode 2019-2024 yang diduga sang Gubernur terlibat, mulai dari kasus viral seperti dana hibah hingga kasus yang masih dalam pantauan. Jadi kita perlu validkan lagi, karena rencananya setelah aksi kita langsung kirimkan ke KPK sebagai penunjang laporan." Pungkasnya.

Diketahui, pada periode pertama persoalan yang telah menjadi perhatian publik yakni kasus fee dana hibah DPRD Jatim yang hingga saat ini masih menjadi perhatian KPK, juga beberapa waktu lalu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga telah melakukan aksi terkait dugaan penyalah gunaan program One Pesantren One Product (OPOP) hingga dugaan korupsi dana hibah Gubernur yang sempat menjadi perhatian publik. (tim)