Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018–2023.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengungkapkan, dalam perkembangan terbaru, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT Kilang Pertamina Internasional, Taufik Aditiyawarman (TAW).
"Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa TAW selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI)," kata Harli dalam keterangannya, dikutip Rabu (5/3/2025).
Menurut penjelasannya, Taufik diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dikutip dari Kompas.com, selain Taufik, penyidik Kejagung turut memeriksa dua saksi lainnya.
Kedua saksi tersebut yakni Manager Treasury PT Pertamina Patra Niaga berinisial ANW dan juga Manager Quality Management System PT Pertamina (Persero) berinisial AA.
Riuh Netizen Bandingkan Harga BBM Indonesia dan Malaysia
Sementara, di media sosial X, kasus pertamina subholding ini masih pembicaraan hangat.
Netizen juga membandingkan harga Pertamax di Malaysia dan Indonesia yang justru berbeda jauh.
Dalam cuitan yang diunggah oleh akun @BebySoSweet, terlihat harga jual satu liter Pertamax di Malaysia pada kisaran harga Rp 7.800 per liter.
Meski harganya tergolong murah, tapi masih menguntungkan bagi negara Malaysia. Menurut unggahan akun @BebySoSweet, harga dengan Rp 7.800 itu masih memberikan keuntungan bagi negara Malaysia sebesar Rp 280 triliun.
Kondisi berbeda pada penjualan Pertamax di Indonesia. Untuk satu liternya, Pertamax di Indonesia dijual dengan harga Rp 12.900.
Berdasarkan kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Agung tersebut, harga jual yang mahal ini justru membuat negara mengalami kerugian senilai Rp 968 triliun pada periode 2018-2023.
"Malaysia, harga Pertamax Rp 7.800 per liter, negara untung Rp 280 triliun. Indonesia, harga Pertamax Rp 12.900 per liter, negara rugi Rp 968,5 triliun. KEREN KAN!" cuit akun @BebySoSweet.
Dikutip dari pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang beredar luas di media sosial, mengatakan ada dugaan komisi (fee) di baliknya.
Hal ini seharusnya sudah diketahui melalui audit BPK, audit BPKP, maupun oleh Kementerian ESDM.
Ahok pun menyarankan, dilakukan pengadaan impor BBM secara terbuka, diumumkan ke publik soal siapa yang ingin menaruh BBM di Indonesia, agar harga yang ditetapkan tidak melebihi harga kilang Pertamina.
"Kilang Pertamina menjual produknya kepada Patra Niaga, ada harga. Tidak ada pakai tender, ya sudah umumkan juga kepada seluruh dunia siapa yang mau taruh BBM agar harganya tidak melebihi harga kilang Pertamina, termasuk LPG segala macam, langsung kami beli. Siapa yang duluan stok kami akan beli, siapa yang paling murah, kita akan langsung bikin kontes siapa yang paling murah, langsung tidak pakai tender, langsung di-live pakai YouTube kalau perlu pengadaannya,"ujarnya.
Ahok menegaskan hal ini bisa saja dilakukan oleh pihak Pertamina. Namun saran yang ia beberkan tersebut seakan tidak pernah digubris.
"Kenapa (cara tersebut) enggak mau dilakukan? Saya curiga ada sesuatu dong, berarti ada dugaan komisi atau fee (di balik impor BBM). Saya terakhir dengar bisa sampai dua dolar, empat dolar (komisinya). Bayangkan kalau 800 ribu barel dengan dua dolar saja, (mereka) sudah paling berkuasa di republik ini misalnya 1,6 juta dolar per hari,"pungkasnya.
Diketahui, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selama periode 2018-2023.
Mereka terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta.
Para tersangka itu yakni: Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feed Stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Kemudian AP selaku VP Feed Stock Management PT Kilang Pertamina Internasional, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera. (Rd/Trib)
