Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Kementerian Dalam Negeri telah menunjuk 10 PJ Gubernur. Rencananya, ke 10 Pj Gubernur ini akan dilanrik pada Selasa (5/9/2023) di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

1. PJ Gubernur Jawa Barat

Mereka yang ditunjuk Mendagri atas nama Presiden Joko Widodo itu adalah Bey T Machmuddin ( PJ Gubernur Jawa Barat). Bey Triadi Machmudin lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 15 April 1970.

Mas Bey biasa dia disapa adalah lulusan dari S1 Fakultas Ekonomi UNIKA Parahyangan dan S2 Magister Teknik ITB.

Sejak awal dia memang meniti karir sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebelum menjadi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Mas Bey pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pers Istana pada 2015.

Mas Bey dilantik menjadi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara, Jakarta pada Rabu 20 Januari 2021.

2. PJ Gubernur Jawa Tengah

Kemudian, Nana Sudjana ( PJ Gubernur Jawa Tengah). Komjen Nana Sudjana adalah seorang Purnawirawan Polri yang kini menjabat sebagai Inspektur Utama Setjen DPR RI.

Nana Sudjana lulusan Akpol 1988 berpengalaman dalam bidang intel. Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

3. PJ Gubernur Sumut

Lalu, Hassanudin ( PJ Gubernur Sumatera Utara). Mayor Jenderal TNI (Purn.) Hassanudin lahir 7 September 1965, adalah seorang Purnawirawan TNI-AD yang terakhir menjabat Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat.

Mayjen Hassanudin merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI yang telah banyak prestasi yang ditorehkannya sepanjang berkarier di militer.

Hassanudin lahir pada 7 September 1965 di Palembang, Sumatera Selatan. Dia mulai terjun ke dunia militer setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) kecabangan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) pada 1989.

Tidak cukup hanya dengan menempuh pendidikan Akmil, Hassanudin lantas meneruskan studinya ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad).

Di sinilah dia memperoleh status lulusan terbaik Susreg pada 2003. Riwayat jabatan Hassanudin tercatat pernah menjadi Danmen Arhanud 1/Falatehan pada 2011.

Tak lama setelah itu, dia dipindahkan untuk menjabat sebagai Paban I/Jakrenstra Srenad, dan Pamen Denma Mabesad.

Pada 2013, Hassanudin mendapat jabatan baru menempati posisi Asrendam I/Bukit Barisan. Belum genap setahun menjabat, dia kembali dimutasi untuk menjadi Danpusdik Arhanud.

Setelah itu, Hassanudin dipercaya untuk menduduki jabatan lebih tinggi, yakni Komandan Korem 045/Garuda Jaya di 2014. Dua tahun kemudian, dia ditunjuk untuk menjadi Pamen Denma Mabesad pada 2016.

Tak butuh waktu lama bagi Hassanudin kembali mendapat jabatan baru. Sebab pada 2017 dia dipercaya menjadi Irut Renproggar Itjenad, menyusun setelah itu Waasrena Kasad di tahun yang sama.

Setahun berselang, Hassanudin kembali ke Kodam I/Bukit Barisan untuk menjadi Kasdam. Tak lama setelah itu dia dimutasi menjadi Asrena Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di 2019.

Pada 2020, Hassanudin mendapat pangkat jenderal bintang dua atau Mayor Jenderal ketika bertugas sebagai Pangdam Iskandar Muda. Pada tahun yang sama juga dia dipercaya menjabat sebagai Pangdam I/Bukit Barisan hingga 2022.

Sampai pada 25 Februari 2022, barulah Hassanudin diberi amanat menjadi Wairjenad. Hingga saat ini sudah lebih dari satu tahun dia mengisi jabatan tersebut.

4. PJ Gubernur Bali

Sang Made Mahendra Jaya ( PJ Gubernur Bali). Irjen Sang Made Mahendra Jaya lahir di Singaraja, Bali pada tanggal 3 Juli 1966.

Ia merupakan seorang Perwira Tinggi Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum.

Sang Made Mahendra Jaya merupakan lulusan Akpol tahun 1989 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Ia telah menikah dengan drg. Ida Setiawati dan dikaruniai dua orang anak.

Kedua anaknya itu bernama Sang Ayu Heninda Lestari dan Sang Made Satria Damara.

Riwayat Jabatan

-Kapolsekta Tamate Polres Kupang (1992)

-Kapolsekta Tamalate Poltabes Ujung Pandang (1997)

-Wakasat Reskrim Poltabes Ujung Pandang (1999)

-Kasat Serse Poltabes Ujung Pandang (2000)

-Wakapolres Pangkep Polda Sulsel (2001)

-Kasat IV Ditreskrim Polda Sulsel (2003)

-Penyidik Madya Unit V Dit. III/Tipikor dan WCC Bareskrim Polri (2004)

-Kapolres Nunukan Polda Kaltim (2007)

-Kapolres Paser Polda Kaltim (2008)

-Wakapoltabes Samarinda Polda Kaltim (2008)

-Penyidik Utama Tk. III Dit III/Tipidkor Bareskrim Polri (2010)

-Dirreskrimsus Polda Bengkulu (2011)

-Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri (2014)

-Dirreskrimum Polda Bali (2016)

-Kasetum Polri (2018)

-Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan, Hukum dan Pengawasan (2019)

-Widyaiswara Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri (2020)

-Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum (2022).

5. PJ Gubernur Papua

Ridwan Rumasukun ( PJ Gubernur Papua). Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, S.E., M.M. adalah birokrat Indonesia yang sedang menjabat Pelaksana Harian Gubernur Papua.

Sebelum menjabat sebagai Plh. Gubernur Papua ia adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

6. PJ Gubernur NTT

Ayodhia Kalake ( PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur). Ayodhia Kalake merupakan pria berdarah Adonara, Provinsi NTT. Saat ini Ayodhia Kalake merupakan Sekretaris Menko Marinvest (Marine Investment).

Ayodhia Kalake menunjukkan dedikasinya yang luar biasa dalam mendorong perkembangan sektor investasi kelautan di Indonesia. Meski berdarah Adonara, Ayodhia Kalake lahir dan besar di Bandung.

Ayodhia GL Kalake meraih gelar sarjana dari Universitas Padjadjaran dan master (S2) dari Universidad Complutense de Madrid.

Odi Kalake bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves).

Ia pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Delimitasi dan Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenkomarves.

Kemudian menjabat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves.

Pada 25 Mei 2021, Ayodhia GL Kalake diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Selanjutnya, pada 3 Januari 2022, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melantik Ayodhia GL Kalake sebagai Sekretaris Kemenkomarves.

7. PJ Gubernur NTB

Lalu Gita Ariadi ( PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat). Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi terpilih menjadi Penjabat

Gubernur NTB menggantikan Zulkieflimansyah yang berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur NTB pada 19 September 2023.

Lalu Gita Ariadi terpilih sebagai Penjabat Gubernur NTB setelah diputuskan pada sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Merdeka, Kamis (31/8/2023).

8. PJ Gubernur Kalbar

Harrison Azroi (PJ Gubernur Kalimantan Barat). dr Harisson Azroi dilantik menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar oleh Gubernur Sutarmidji di Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar pada Jumat 14 Januari 2022 tahun lalu.

9. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara

Andap Budhi Revianto ( PJ Gubernur Sulawesi Tenggara). Komjen Andap Budhi Revianto lahir 23 Juni 1966, adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 10 Maret 2021 mengemban amanat sebagai Sekjen Kemenkumham.

Komjen Andap Budhi Revianto pada saat awal menjabat Kapolda Sultra melahirkan aplikasi Halu Haluo Polda Sultra yang merupakan inovasi pelayanan berbasis teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara terkait kamtibmas sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor polisi untuk melapor apabila ada tindak kejahatan.

Atas terobosan tersebut Andap Budhi Revianto memperoleh penghargaan Kendari Pos Award 2017 sebagai Tokoh Kamtibmas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat.

Diarsipkan 2017-11-19 di Wayback Machine.

10. PJ Gubernur Sulawesi Selatan

Bachtiar Baharuddin ( PJ Gubernur Sulawesi Selatan). Diberitakan Tribunnews.com, Bahtiar Baharudin merupakan pejabat eselon I Kemendagri yang menjabat sebagai Direkrur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Bahtiar diketahui lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 16 Januari 1971. Ia sebelumnya pernah menempuh pendidikan tingginya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada 1991-1992.

Kemudian Bahtiar melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor dan lulus pada 1995.

Kemudian setelah lulus, Bahtiar memulai kariernya di Kemendagri sebagai ASN. Meski sudah menjadi ASN, Bahtiar masih melanjutkan pendidikannya di Institut Pemerintahan Ilmu Pemerintahan pada tahun 2000, Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran pada 2008, dan Doktor Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran pada 2013.

Selama kariernya di Kemendargi, Bahtiar sudah pernah diamanahi beberapa jabatan.

Di antaranya menjadi Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol pada 2010, Kabag Perundang-Undangan, Setditjen Polpum pada 2015, dan Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada 2016.

Bahtiar sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada 2018, Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2019), serta PJs. Gubernur Kepulauan Riau (2020).

Pengalaman Kerja Lainnya

1. Tim Penyusun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (2011-2013).

2. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (2015).

3. Tim Penyusun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).

4. Sekretaris/Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 (2021).

5. Tim Penyusun Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara (2022).

6. Tim Penyusun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (2020-2022).

7. Tim Penyusun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

8. Tim Penyusun Undang-Undang Nomor 14 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Pegunungan.

9. Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Barat Daya (2022).

10. Inisiator Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih Tahun 2022 (Rekor Dunia MURI). (*)