Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Adanya aksi damai yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diketahui pada Selasa tanggal 19 November 2024 kemarin di depan kantor Sekertariatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) diketahui terdapat peristiwa yang tampak menggelikan yang berujung dianggap "Meninggalnya" kepemimpinan Pemprov Jatim saat ini.
Diketahui adanya aksi dari LSM Gabungan Rakyat Demokrasi (GARAD) yang dipimpin oleh Achmad Anugrah dengan melakukan orasi yang membawa beberapa tuntutan yang antaralain :
1. Periksa Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang telah menandatangani SK Tim Penguatan OPOP tahun 2019 dan 2020 yang diduga sebagai muara miliaran dana OPOP Jatim
2. Periksa Ketua dan sekjen tim penguatan atas pelaksanaan kegiatan OPOP Jatim serta dalam kaitan penerimaan dan pengeluaran dana OPOP Jatim tahun 2019-2024
3. Periksa pembukuan anggaran pelaksanaan kegiatan OPOP Jatim mulai tahun 2020-2024 terutama di Dinas Koperasi dan UKM Jatim
4. Periksa mantan Kadis, Kabiro dan Kepala Bidang yang berkaitan dengan OPOP Jatim atas pembelanjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan OPOP karena diduga dimanipulasi seharusnya di tenderkan menjadi nilai PL (Pengadaan Langsung/Penunjukkan Langsung)
5. Periksa Pj Gubernur, Sekdaprov Jatim terkait dugaan pengarahan dukungan kepada calon Petahana pada Pilgub Jatim 2024 atas penayangan vidio mantan dan calon Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di gedung Sekdaprov Jatim
Selain membentangkan spanduk yang ber isikan tuntutan, GARAD juga melakukan orasi, dimana ia mengatakan bahwa apa yang disampaikannya tersebut tidak ada kaitan dengan Politik.
"Yang kami sampaikan ini sesuai data dan surat yang sudah kami kirimkan beberapa waktu yang lalu, dan materinya ini hasil investigasi mulai tahun 2020 sampai 2024." Ujar Garad dalam orasinya.
"Sudah kami sampaikan semua didalam surat, termasuk data penunjang oknum-oknum yang diduga menikmati uang rakyat melalui program One Pesantren One Product (OPOP)."
"Terbaru, terkait dugaan pengarahan dukungan ASN kepada Cagub petahana, kami juga meminta pihak Pemprov menggelar audiensi secara terbuka dengan mengundang berbagai sumber diantaranya KPU, Bawaslu, Pemerhati, LSM, Media serta stakeholder lain yang berkepentingan. Tapi faktanya mereka tidak berani melakukan itu. Ada apa?" Teriaknya.
Dalam perjalanan aksi tersebut, penanggung jawab serta Koorlap aksi mendapati informasi akan ada yang menemui untuk perwakilan pendemo.
"Katanya dari Biro Adpim (Administrasi Pimpinan) dan disuruh menunggu karena masih dalam perjalanan." Ujar pihak kepolisian yang turut menjaga pada aksi tersebut.
Sayangnya, usai ditunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, pihak Sekdaprov mengatakan tidak jadi menemui karena diduga tidak ada keberanian untuk menemui pendemo.
"Ini namanya pelecehan dan mulai dari Pj Gubernur hingga Pj Sekdaprov saat ini kami anggap sudah 'Innalilahi Wainailaihi Rojiun'," ungkap Garad.
Atas hal itu juga, ia mengaku tidak akan berputus asa dan akan tetap semangat untuk menyuarakan hingga tuntutannya di penuhi.
"Kami tidak akan berhenti, dan akan terus bersuara, hingga oknum-oknum pejabat penikmat uang rakyat ini diperiksa oleh aparat penegak hukum (APH)." Pungkasnya. (Mm)
