Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Gelaran pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia pada tahun 2024 ini, khususnya pada pemilihan Gubernur Jawa Timur berdasarkan hitung cepat, pasangan Khofifah-Emil unggul rata-rata sebanyak 58%, disusul pasangan nomor urut 3 (tiga) Risma-Gus Hans yang nangkring pada urutan kedua dengan rata-rata sekitar 38% yang disusul pasangan Luluk-Lukman sekitar 4%.
Menariknya, pasangan Petahana Khofifah-Emil malah menjadi perbincangan hangat dimana adanya dugaan kuat ada keberpihakan dari kelompok ASN/PNS dilingkungan mulai dari Sekdaprov hingga OPD/Dinas.
Diketahui, sebelum masa pencoblosan dilakukan. Adanya temuan dimana terdapat penayangan vidio sang Calon Gubernur petahana tersebut di ruang Gedung Biro tempat lalu lalang pekerja ASN/PNS di lingkungan Pemprov Jatim.
"Sudah kita Surati, atas dugaan pelanggaran tersebut yang ditujukan kepada pihak Pemprov melalui Pj Sekdaprov, bahkan kami juga melakukan aksi gerakan massa dengan menyampaikan pendapat di muka umum yang berlokasi di kantor Sekdaprov hingga Gedung Negara Grahadi. Kami kecewa, karena jawaban yang kami terima ini bersifat subtansif tapi ketika kita tantang melakukan audiensi secara terbuka dengan menghadirkan para pihak yang berkompeten seperti Bawaslu, KPU, Pemerhati, termasuk LSM dan Media. Mereka seolah tak menggubris. Jujur ini sangat buruk sekali dalam pelaksanaan demokrasi yang jujur, adil dan tidak keberpihakan." Ujar Achmad Garad pimpinan MRD Grup. Jum'at (29/11/2024).
Bukan hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa saat usai aksi demo telah mengirimkan surat evaluasi dan somasi terbuka, namun pihak Pemprov melalui Sekdaprov terkesan acuh.
"Mereka tidak berani bertemu dengan kami untuk memberikan klarifikasi terkait beberapa tuntutan kami. Seolah tidak terjadi apa-apa. Ini malah menguatkan dugaan kami atas pengarahan dukungan yang dilakukan oleh kelompok dari petahana yang saat ini masih menjabat di masing-masing OPD termasuk Pj Gubernur dan Pj Sekdaprov." Ungkapnya.
Terbaru, media ini mendapati informasi dari kasak-kusuk di internal Dinas Koperasi dan UKM Jatim, dimana terjadinya pro dan kontra atas pelaksanaan OPOP EXPO yang dilaksanakan mulai tanggal 29 November sampai 1 Desember di Lantai G Royal Plaza Surabaya.
Pada gelaran agenda tersebut dimana yang masih merasa memiliki hati nurani merasa miris dan mengaku bahwa kegiatan yang di konsep pada masa tenang Pilkada itu adalah sebagai bentuk dugaan kuat sebagai pengarahan dukungan kepada sang Calon Gubernur petahana.
"Rapat koordinasinya, maski menggunakan zoom, juga bisa saja dengan mendatangi para kelompok Pondok Pesantren untuk dilibatkan pada acara OPOP EXPO, karena mereka ini kan juga difasilitasi." Ujar sumber dari Dinkop Jatim yang di dengar oleh media ini.
Menurut sumber lagi, anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diduga menggunakan APBD yang menjadi kuasa pengguna pada Dinkop Jatim.
"Seandainya saja, saya sebagai tim auditor atau BPK, saya pasti audit sedetail mungkin, khususnya pada bidang kelembagaan." Pungkasnya.
Kembali soal dugaan pengarahan dukungan ASN tersebut, MRD Grup mengakui telah mempersiapkan data beserta bukti penunjang yang akan disampaikan kepada satgas netralitas yang terdiri dari BKN, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Bawaslu. (Mm)
