Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Ribuan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bersiap menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 10 Maret 2025.
Mereka menuntut pemerintah mencabut surat edaran yang mengatur perubahan jadwal pengangkatan CASN dan PPPK Tahun Anggaran 2024.
Gelombang protes ini muncul setelah beredar informasi bahwa pengangkatan pegawai yang seharusnya dilakukan dalam waktu dekat justru mengalami penyesuaian hingga Oktober 2025.
Kebijakan ini berdampak pada lebih dari 4 juta tenaga kerja yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi dan tinggal menunggu proses pengangkatan resmi.
Aksi unjuk rasa akan berlangsung sejak pukul 08.30 WIB di berbagai lokasi penting di Jakarta, termasuk depan gedung DPR RI, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), serta Istana Negara.
Para peserta aksi mendesak agar pemerintah segera mencabut kebijakan ini dan mengembalikan jadwal pengangkatan CPNS seperti yang telah direncanakan sebelumnya.
Seruan untuk turun ke jalan telah beredar luas di media sosial, khususnya platform X.
Dalam unggahan yang viral, para calon ASN mengajak rekan-rekan seperjuangan serta masyarakat umum untuk turut serta dalam aksi ini.
"Kita harus memperjuangkan hak kita! Jangan diam melihat ketidakadilan terjadi di depan mata. Tidak ada alasan kuat di balik penundaan ini, kenapa harus dibatalkan sepihak?" demikian kutipan dari salah satu unggahan yang ramai dibagikan.
Kekecewaan Peserta Seleksi: Sudah Berhenti Kerja dan Kuliah, Kini Terombang-ambing
Banyak peserta seleksi CASN dan PPPK mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kebijakan ini.
Salah satu kekhawatiran utama adalah nasib mereka yang telah mengorbankan pekerjaan lama atau bahkan menghentikan pendidikan demi menunggu pengangkatan.
Seorang pengguna media sosial dengan nama @gyp**** mengungkapkan keresahannya, "Anggaran harusnya dipangkas di sektor yang tidak berdampak besar, bukan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Gimana nasib teman-teman yang sudah resign dari kerjaan lama atau memutuskan berhenti kuliah? Apakah pemerintah mengira biaya kuliah bisa dibayar pakai daun?" (Rd/Pr)
