Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com– Perjuangan membuka keterbukaan anggaran dan aset di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menemui tembok tebal.
Bukan hanya satu, melainkan beruntun dari Dinas Koperasi, BPKAD, Inspektorat, hingga Dinas Kominfo semuanya menolak memberikan data yang menjadi hak rakyat, dengan alasan yang saling berbeda namun memiliki tujuan yang sama yakni MENUTUP RAHASIA.
Media Rakyat Demokrasi (MRD) mencatat adanya pola yang sangat mencurigakan:
✅ Sudah ada putusan Komisi Informasi yang wajib dilaksanakan → DILANGGAR
✅ Sudah diserahkan perbaikan berkas dengan bukti sah → TIDAK DIMASUKKAN SISTEM
✅ Sudah ada laporan dugaan KKN yang sudah diperiksa → HASILNYA DIRAHASIAKAN
✅ Diminta data dasar → DIBERI SYARAT TAMBAHAN YANG TIDAK ADA DI UNDANG-UNDANG
“Ini bukan lagi soal sulit atau mudah, tapi ini sudah menjadi PENGHALANGAN SISTEMATIS. Kenapa lembaga yang seharusnya mengabdi pada rakyat justru bersatu menutup-nutupi uang rakyat? Apakah ada hal yang sangat buruk yang tidak boleh diketahui publik?” tegas Achmad Anugrah, Pimpinan MRD.
APA YANG SUDAH DAN AKAN TERJADI?
1. Di PTUN Surabaya: Penetapan penolakan gugatan terkait anggaran OPOP telah kami ajukan Perlawanan Dismissal dengan bukti tanda terima yang kuat, menunggu sidang pembuktian.
2. Ke Lembaga Pengawas: Karena sikap tidak kooperatif ini, kami resmi telah menyusun laporan terpadu ke Kejaksaan Tinggi, BPK, dan Ombudsman. Kami meminta mereka turun tangan karena dugaan pelanggaran sudah sangat nyata dan berantai.
3. Ke Masyarakat: Kami ingin seluruh rakyat Jawa Timur tahu: Bahwa hak untuk mengetahui kemana uang miliaran rupiah mereka pergi, saat ini sedang dihalangi secara sengaja.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Jika pintu satu tertutup, kami akan cari jalan lain sampai kebenaran terungkap. Uang rakyat adalah milik rakyat, dan siapapun yang menutupinya, sedang melawan hukum dan kepercayaan masyarakat,” pungkas Garad panggilan akrabnya.
Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi, karena transparansi bukan hanya urusan media, tapi urusan nasib kita semua. (tim)
Editor : Redaksi
