Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Aksi demonstrasi "Mosi Tidak Percaya" terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang digelar Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (17/7/2026), dipastikan bukan titik akhir.
Mahasiswa menegaskan, unjuk rasa di dekat Istana Kepresidenan ini hanyalah awal dari rangkaian protes besar yang akan diperluas ke berbagai daerah di Indonesia.
Koordinator Lapangan BEM UNJ, Ahmad Faizi Zaki, saat menutup aksi sekira pukul 17.45 WIB, menyatakan aliansi akan segera bergerak secara masif untuk memastikan gerakan ini menjadi arus nasional.
“Aliansi masyarakat dan masyarakat sipil se-Jakarta ini nantinya akan meluas lagi ke seluruh Indonesia,” tegas Zaki di hadapan massa aksi.
Menurut Zaki, langkah perluasan ini diambil karena mahasiswa menilai fungsi pengawasan (check and balance) terhadap pemerintah harus ditingkatkan secara serentak oleh rakyat.
Hilangnya kepercayaan terhadap para pemangku kebijakan di pusat menjadi pemicu utama.
“Karena kami mungkin sudah tidak percaya lagi sama teman-teman yang duduk di singgasana sana,” ujar Zaki merujuk pada kabinet saat ini.
Gerakan Berjilid dan Tuntutan 'Utopis'
Senada dengan Zaki, Jenderal Lapangan MPR, Annur, menegaskan bahwa aksi ini akan dilakukan secara "berjilid-jilid" guna mendobrak stabilitas kebijakan pemerintah.
Ia mengakui tuntutan yang mereka bawa bersifat fundamental, sehingga dilabeli sebagai tuntutan yang "utopis".
Tiga tuntutan tersebut meliputi: bongkar total sistem tata negara, selamatkan pendidikan Indonesia, dan tegakkan kedaulatan masyarakat sipil.
“Tuntutan kami memang tuntutan utopis, sehingga aksi ini terus akan berjilid-jilid,” tambah Annur.
Komitmen 'Tidak Masuk Angin'
Menjaga independensi, massa aksi kali ini menegaskan komitmen untuk tidak mengulangi preseden buruk yang dialami BEM UBK.
Jenderal Lapangan MPR dari UNJ, Annur, memastikan pihaknya menutup rapat segala bentuk intervensi maupun tawaran audiensi dari pihak mana pun.
“Tuntutan dari kesepakatan konsolidasi awal, kami tidak akan menerima audiensi. Kami hanya menuntut bagaimana rezim Prabowo-Gibran menjawab tuntutan kami,” tegas Annur.
Ia menekankan, aksi ini murni sebagai bentuk perlawanan atas nama rakyat, bukan alat tawar-menawar kepentingan.
Hal ini sekaligus menepis keraguan publik menyusul polemik skandal penerimaan uang dan audiensi yang sempat menerpa aktivis mahasiswa lainnya.
Spanduk Kritik dan Simbol Perlawanan
Pantauan di lokasi, sekitar 150 massa dari BEM UNJ, Serikat Mahasiswa Indonesia, hingga BEM Universitas Paramadina membentangkan spanduk merah bertuliskan "Tumbangkan Rezim Kapitalis Prabowo-Gibran".
Sebagian peserta tampil ikonik dengan mengenakan kebaya dan sarung sebagai simbol perlawanan serta kedekatan dengan rakyat.
Sebelum membubarkan diri dengan tertib, Zaki memimpin pembacaan mosi tidak percaya yang disambut seruan lantang peserta aksi.
“Mosi tidak percaya! Rezim Prabowo-Gibran!” teriak massa aksi menutup unjuk rasa. (rd/trib)
Editor : Redaksi
