Sampang, mediarakyatdemokrasi.com- Viral nya sebuah vidio atas Statemen Kapolres Sampang yang menolak Wartawan tidak UKW dan Media tidak terverifikasi dewan pers untuk mendapatkan informasi atau konfirmasi diwilayah hukumnya, telah menjadi perbincangan publik hingga dilakukannya aksi di beberapa tempat.
Tak hanya terkait hal itu yang menjadi kontroversi, namun disaat tanya jawab terkait bantuan PKL, Warung dan Nelayan (BPTKLWN), Arman juga sempat melontarkan bahasa yang terkesan menyalahkan Negara dan mengungkit anggaran untuk data internet yang dipakai saat melaksanakan kegiatan bantuan tersebut.
Dikutip dari rekaman suara yang dikirim ke redaksi, begini Statemen Kapolres Sampang AKBP Arman S.IK, M.Si, saat audiensi bersama para awak media beberapa waktu lalu, yang telah menjadi kontroversi.
"Siapa yang diterima dan ditolak bukan mereka (Anggota Polisi yang bertugas) melainkan sistem, dimasukan melalui internet, adakah Negara yang membayar internet kita? Tanya Arman yang dijawab oleh jajarannya di ruangan dengan serempak kata tidak!!.
"Kita memakai internet berapa juta itu saat kegiatan berapa bulan, itu tidak ada negara yang bayar kita, biar kalian (wartawan) tau jangan hanya protes protes saja, baru kali ini di Sampang saja di protes seperti ini, di Kodim dan Kabupaten lain tidak ada yang seperti ini, jauh lebih banyak orang di sana tidak ada yang diprotes seperti ini, heran saya di Sampang ini, dalam waktu lima hari disuruh mencari orang pengalamanya belum pernah ada, coba kalian punya hati sedikit kepada anggota kami, bagaimana mencari orang yang seperti ini (masyarakat yang menerima bantuan), tidak mungkin tau Kasat Binmas dan Kapolres, Babinkantibmas nya cari di Desa dan Dusun mana kita tidak mungkin tau, puluhan ribu dalam beberapa hari pilih data kemudian sistem yang mengelola terverifikasi atau di tolak, SALAHKAN NEGARAMU systemnya sudah bagus bro."
"Polres langsung disuruh kerjakan hal ini, masak kita langsung ngerti hal-hal seperti itu, cuman karena beban moral saja, kita kerjakan" ujarnya dalam rekaman audio yang diterima redaksi.
Hal itu mendapatkan tanggapan dari Achmad Garad selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi Jawa Timur (DPD PJIDEMOKRASI JATIM).
Menurutnya sebagai aparatur negara yang disumpah jabatan tidak etis menelontarkan kata-kata yang justru dianggap mengeluh.
"Kalau memang tidak sanggup, kenapa dilaksanakan? Jangan beban moral yang dijadikan alasan untuk melaksanakan tugas, berarti tidak loyal dong sebagai aparatur negara, apalagi beliau ini kan seorang pimpinan." Ujar Achmad Garad saat dimintai tanggapan terkait statemen Kapolres Sampang.
Masih Achmad. "Kalau orientasinya sudah di uang, ya otomatis tidak akan ada pergerakan, kalaupun ada pasti menggerutu, sebagai aparatur negara apalagi institusi, itu seharusnya menunjukkan sikap seorang perwira yang bermental baja. Ini malah pakai alasan beban moral saja baru dilaksanakan, ya seharusnya simple, kalau tidak sanggup ya sampaikan atau mundur, jangan diterima tapi dikerjakan dengan menggerutu, yang malah menimbulkan berbagai persoalan dilapangan, dicontrol media gak terima, kan aneh." Ungkapnya.
"Sebagai lembaga control, Media juga punya hak disitu, apalagi menggunakan duit rakyat, ya kalau gak mau di control jangan jadi aparatur negara, simple kan!!." Pungkasnya. (red)
